FITRA Riau Umumkan Indeks KIA 2025, Provinsi Riau Peroleh nilai 0,70

PEKANBARU - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau kembali melakukan dan sudah melaunching hasil indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) tahun 2025 kepada Pemerintah Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota periode November-Desember 2025.

Dalam indeks penilaian yang dirilis FITRA  Riau, KIA Pemerintah Provinsi Riau memperoleh nilai 0,70 yakni tinggi, artinya setiap dokumen yang diminta tersedia. Namun, KIA Pemprov Riau tahun ini memiliki penurunan dibanding  tahun 2024 yautu sebesar 0,82.

Menaggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi memberikan apresiasi kepada FITRA Riau yang telah melakukan penilaian terhadap KIA pemerintah.

"Kami dari Pemprov Riau mendukung forum yang dilakukan FITRA Riau ini, dalam memberikan indeks penilaian KIA tahun 2025," ujarnya di Kamis (22/1/26).

Menurut Abdi, langkah yang dilakukan FITRA Riau dalam memberikan penilaian terhadap KIA merupakan wujud dalam mengawal roda pemerintah agar terhindar dari praktik korupsi. Ia pun setuju jika metode transparan dianut didalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut.

"Saya setuju, dan saya juga menganut metode transparansi," guyonnya.

Sekdaprov mengaku, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemerintah Provinsi Riau secara aktif telahmempublikasikan data dan informasi keuangan daerah, mulai dari informasi APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, hingga data Barang Milik Daerah. Seluruh informasi tersebut disajikan melalui sistem e-keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja, sebagai bagian dari komitmen transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Selain penyediaan data, kami juga mendorong partisipasi publik sebagai elemen penting dalam tata kelola keuangan yang akuntabel," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait pengelolaan keuangan daerah, baik melalui kanal resmi pada website pemerintah, maupun dengan hadir langsung ke kantor BPKAD Provinsi Riau.

Dalam indeks penilaian KIA yang dilakukan, FITRA Riau menekankan empat dimensi penilaian, diantaranya perencanaan pembanguann, proses penganggaran, dokumen anggaran, serta pertanggungjawan dan audit.

Sementara itu, Koordinator FITRA Riau, Tarmizi berharap dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keterbukaan informasi anggaran di Riau, sekaligus menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawasan, serta seluruh pemangku kepentingan. 

"Lebih dari itu, laporan ini diharapkan menjadi dasar untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tegas, sistemik, dan berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah," pungkasnya.