Latest Posts

Buka Sekolah Lansia, BKMT Kab. Kampar, Ciptakan Lansia Kreatif, Aktif Dan Mandiri

Wed, 15 Jul 2026 13:39:42 +0700

Tambang , Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Hj. Muslimawati Catur buka Sekolah Lansia bagi lansia yang ada di Kecamatan Tambang dengan jumlah peserta seluruhnya 30, orang bertempat di Auls Kantor Desa Tarai Bangun pada Selasa (14/7).

Pembukaan Sekolah Lansia ini tampak dihadiri oleh Sekretaris Camat Tambang Tarmizi Dabri, .M.Si, Sekdes Tarai Bangun, Perwakilan dari KUA Tambang dan Perwakilan dari Puskesmas Tambang yakni dr. Merry yang sekaligus bertindak sebagai pemberi Materi I.

"Sekolah Lansia Kabupaten Kampar ini dan khususnya di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang diselenggarakan langsung oleh BKMT Kabupaten Kampar, hal ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata dari program kerja BKMT Kampar dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mewujudkan lansia yang berdaya demi Kampar Di Hati" demikian disampaikan Hj. Debbie Ricardo, SE delaku mewakili Ketua saat membuka sekolah lansia ini.

" Sekolah lansia ini kami laksanakan bagi para lansia dengan tujuan menjadikan para lansia aktif, produktif dan Mandiri" demikian ditambahkannya.
" Hendaknya melalui pembentukan sekolah lansia ini, lansia di Kecamatan Tambang khususnya lansia yang menjadi siswa sekolah ini, harus menjadi lansia yang mandiri, sehat,aktif, energik dan produktif dalam kehidupan" ujarnya Hj. Debbie sembari melemparkan senyum khasnya kepada para peserta.

Disisi lain dalam sambutannya selaku mewakili Camat Tambang, Tarmizi mengatakan bahwa ia yakin dengan berdirinya sekolah lansia ini akan menjadi salah satu wadah dalam membentuk lansia tangguh, kreatif dan mandiri.
“Untuk itu, kami mewakili pihak Pemerintah Kecamatan Tambang meminta kepada pihak terkait agar sekolah ini bukan hanya sekedar berdiri dan diresmikan tetapi juga progres programnya juga harus terus berkembang dan semakin baik serta berkelanjutan,” ujarnya menegaskan.

Dikesempatan yang sama Sekdes Tarai Bangun juga berikan apresiasi kepada BKMT Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan kegiatan belajar bagi lansia. Ia mengatakan bahwa Sekolah lansia sebagai wujud dan bentuk kepedulian, perhatian dan penghormatan terhadap lansia sehingga momentum penyelengagaraan sekolah ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah lansia di masa depan.

LPS Sidomulyo Timur Terbaik dalam Pengelolaan Sampah di Pekanbaru

Tue, 14 Jul 2026 13:38:56 +0700

PEKANBARU - Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Sidomulyo Timur, LPS terbaik dalam mengelola sampah di Kota Pekanbaru.

LPS Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, ditetapkan sebagai juara umum pada penilaian LPS Award 2026 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap 30 LPS yang ada dimasing-masing kelurahan.

Ada tiga kategori penilaian yang dilakukan sebelumnya terhadap 30 LPS. Seperti Kategori Kecil. Kategori ini menyasar lembaga yang melayani kurang dari 1.000 penduduk kelurahan.

Kemudian kategori sedang. Yakni menilai kinerja pelayanan untuk 1.000 hingga 3.000 warga. Dan kategori besar. Diperuntukkan bagi wilayah padat dengan cakupan lebih dari 3.000 penduduk.

Untuk penilaian terhadap 30 LPS, dari 83 LPS yang ada, sudah dilakukan terhitung pada 8 Juni hingga 18 Juni 2026 lalu.

Kepala DLHK Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, Selasa (14/7/2026) mengatakan, selain juara umum yang mendapatkan hadiah umroh, masing-masing kategori yang meraih juara juga diberi hadiah bentor hingga uang pembinaan.

"Juara umum itu Sidomulyo Timur, mendapatkan hadiah umroh. Sementara untuk juara satu di masing-masing kategori, yaitu kategori besar, menengah, dan kecil mendapatkan bentor. Yang lainnya (juara dua dan tiga) uang pembinaan," terang Reza.

Disampaikan Reza, untuk klasifikasi besar, juara satu diraih oleh LPS Delima, juara dua LPS Binawidya dan juara tiga LPS Umban Sari.

Kemudian untuk klasifikasi sedang, juara satu diraih oleh LPS Sidomulyo Timur, juara dua LPS Tirta Siak dan juara tiga LPS Limbungan Baru.

Sementara untuk klasifikasi kecil, juara satu diraih oleh LPS Agrowisata (Bumi Agro), juara dua LPS Padang Terubok, dan juara tiga LPS Suma Bersih.

Untuk hadiah bagi para pemenang di LPS Award 2026, sudah diserahkan langsung oleh Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho pada hari jadi Pekanbaru ke-242, pada 23 Juni 2026 lalu.

Pemko Pekanbaru Gandeng UMKM Semarakkan Festival Rakyat Nusantara

Wed, 15 Jul 2026 13:37:52 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Festival Rakyat Nusantara dan nonton bareng (nobar) semifinal Piala Dunia yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Selasa (14/7/2026) malam.

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pusat kota itu diikuti ratusan masyarakat bersama para pelaku UMKM. Warga menyaksikan laga semifinal Piala Dunia yang mempertemukan Tim Nasional Prancis melawan Spanyol.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengapresiasi inisiatif Pemko Pekanbaru bersama Polda Riau yang menggelar nobar sekaligus melibatkan pelaku UMKM.

"Ini sebuah pertemuan yang menggembirakan. Saya yakin dengan pertemuan ini akan ada nilai-nilai persatuan, kehangatan, dan silaturahmi kita bersama," ujarnya.

Menurut Pangdam, keterlibatan UMKM tidak hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia dengan mengikuti Festival Rakyat Nusantara yang dipadukan dengan kegiatan nobar.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau, TNI, dan Polri.

"Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, agar dapat menggerakkan roda perekonomian di tengah suasana Piala Dunia ini," kata Agung.

Wako Agung menjelaskan, Festival Rakyat Nusantara dan nobar Piala Dunia akan berlangsung hingga partai final dalam tiga hari ke depan. Berbagai kegiatan disiapkan untuk menarik partisipasi masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

"Setiap kecamatan sudah berjalan dari awal pertandingan, dan puncaknya di sini kita buat. Kota juga mengajak pelaku UMKM di sini. Mudah-mudahan ini dapat menambah kekompakan, semangat bersama untuk meningkatkan roda perekonomian," jelasnya.

Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga dapat menikmati Festival Kuliner Nusantara, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, serta berkesempatan memperoleh berbagai doorprize. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 24 jam dalam tiga hari ke depan.

Sempat Heboh dan Jadi Sorotan, Excavator di Kawasan SM Bukit Rimbang Baling Akhirnya "Angkat Kaki"

Tue, 14 Jul 2026 15:20:58 +0700

KAMPAR, RIAU – Setelah menjadi sorotan publik dan ramai diberitakan sejumlah media massa terkait dugaan aktivitas alat berat di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling, excavator yang sebelumnya berada di jalur menuju Pematang Panjang akhirnya dikeluarkan dari lokasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Selasa sore (14/07/2026), alat berat tersebut terlihat diangkut menggunakan kendaraan pengangkut (low bed) oleh pihak pemilik dan dibawa keluar dari kawasan Pematang Panjang, yang berada di areal Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Sebelumnya, keberadaan excavator itu menjadi perhatian setelah Tim Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) menemukan aktivitas perbaikan jalan di kawasan konservasi saat melakukan patroli. Upaya tim untuk menghentikan aktivitas tersebut dikabarkan mendapat penghadangan dari sekelompok orang yang berada di lokasi.

Peristiwa tersebut kemudian memicu perhatian luas setelah diberitakan berbagai media. Dugaan intimidasi terhadap tim patroli, aktivitas alat berat di kawasan konservasi, hingga harapan agar aparat penegak hukum segera turun tangan menjadi sorotan publik.

Tidak lama setelah pemberitaan tersebut viral, excavator yang sebelumnya berada di lokasi diketahui sudah tidak lagi beroperasi dan akhirnya dipindahkan keluar dari kawasan.

Meski demikian, keluarnya alat berat dari lokasi belum serta-merta mengakhiri persoalan. Sejumlah pihak menilai proses penelusuran tetap perlu dilakukan guna memastikan legalitas aktivitas yang sebelumnya berlangsung di kawasan konservasi tersebut, termasuk menelusuri pihak yang memberikan perintah maupun yang bertanggung jawab atas masuknya alat berat ke dalam kawasan.

Pengamat lingkungan dan sejumlah elemen masyarakat juga mendorong agar instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pembukaan maupun perbaikan jalan di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan kawasan konservasi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik alat berat maupun instansi berwenang mengenai alasan dikeluarkannya excavator dari lokasi serta tindak lanjut terhadap dugaan aktivitas yang sebelumnya terjadi di kawasan tersebut.

Perkembangan kasus ini masih terus dipantau, mengingat sebelumnya telah menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai desakan agar dilakukan penegakan hukum secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim MMP Dihadang Sekelompok Orang Saat Hentikan Aktivitas Alat Berat di Jalur Menuju Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling

Tue, 14 Jul 2026 10:34:11 +0700

KAMPAR KIRI, RIAU – Tim Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) mengaku mengalami intimidasi dan mendapat perlawanan dari sekelompok orang saat berupaya menghentikan aktivitas sebuah alat berat yang beroperasi di kawasan Pematang Panjang, menuju wilayah Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, Senin (13/7/2026).

Menurut keterangan Tim MMP kepada awak media, peristiwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyebut terdapat alat berat tengah beroperasi di kawasan Pematang Panjang yang mengarah ke kawasan konservasi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim MMP langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Setibanya di lokasi, tim mendapati sebuah alat berat berukuran kecil tengah beroperasi yang menurut keterangan di lapangan digunakan untuk melakukan perbaikan jalan sementara.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Tim MMP kepada awak media, di lokasi mereka sempat berkomunikasi dengan Kepala Kampung Pematang Panjang. Menurut penuturan Kepala Kampung sebagaimana disampaikan kembali oleh Tim MMP, kegiatan perbaikan jalan tersebut merupakan swadaya masyarakat Kenegerian Kuntu.

"Ini swadaya masyarakat Kenegerian Kuntu. Mereka telah izin melalui Ninik Mamak, makanya berani memasukkan alat berat berukuran kecil untuk perbaikan jalan," demikian keterangan Kepala Kampung yang disampaikan Tim MMP kepada awak media.

Tim MMP juga mengungkapkan, saat menyampaikan penjelasan tersebut, Kepala Kampung Pematang Panjang terlihat menghubungi salah seorang Ninik Mamak Kenegerian Kuntu melalui sambungan telepon untuk menyampaikan informasi terkait keberadaan Tim MMP di lokasi.

Usai memperoleh penjelasan tersebut, Tim MMP kemudian berkoordinasi dengan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi dan meminta agar aktivitas alat berat dihentikan sementara hingga terdapat kejelasan mengenai aktivitas yang dilakukan di kawasan tersebut.

Namun, menurut pengakuan Tim MMP kepada awak media, permintaan tersebut justru mendapat penolakan dan perlawanan dari sekelompok orang yang berada di lokasi.

Tim MMP mengaku situasi kemudian memanas setelah mereka dihadapkan dengan sejumlah orang yang diduga membawa senjata tajam. Kondisi itu dinilai berpotensi memicu bentrokan apabila tim tetap bertahan di lokasi.

"Demi menghindari terjadinya konflik fisik dan menjaga keselamatan seluruh anggota, kami memutuskan untuk menarik diri dan keluar dari lokasi," ungkap salah seorang anggota Tim MMP.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Rilis Indikasi (P.M.R.I), Mhd. Indra Safutra, mengimbau seluruh pihak agar menahan diri serta tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik di lapangan.

Menurutnya, setiap dugaan aktivitas di kawasan hutan maupun kawasan konservasi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tetap mengedepankan keselamatan dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan bentrokan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran di kawasan hutan atau kawasan konservasi, serahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Mhd. Indra Safutra.

Ia berharap aparat penegak hukum bersama instansi kehutanan dan konservasi segera melakukan penelusuran terhadap informasi mengenai aktivitas alat berat tersebut, termasuk menindaklanjuti laporan dugaan intimidasi dan perlawanan yang dialami Tim MMP.

Menurutnya, apabila benar terdapat dugaan pelanggaran maupun tindakan yang menghambat upaya pengawasan di kawasan konservasi, maka penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, seluruh pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tetap berimbang.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung dari Kepala Kampung Pematang Panjang, Ninik Mamak Kenegerian Kuntu, aparat penegak hukum, serta instansi terkait mengenai aktivitas alat berat tersebut maupun peristiwa yang dilaporkan Tim MMP.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila terdapat tanggapan atau klarifikasi, redaksi akan memuatnya pada pemberitaan lanjutan sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalisme jurnalistik.

Laporan: Tim MMP

Hadir di 2 Daerah, Berikut Jadwal Operasi Pasar Murah Pemprov Riau Pekan Ini

Mon, 13 Jul 2026 15:41:43 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah terus mengupayakan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan operasi pasar murah yang digelar setiap hari dan digilir di kabupaten kota.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau Tetty Nurdianti menyebutkan pada pekan ini, operasi pasar murah Pemprov Riau akan digelar di dua daerah.

"Pekan ini akan ada 5 kali operasi pasar murah, mulai Senin hingga Jumat dan tersebar pada 2 daerah, yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar," kata Tetty, Senin (13/7/2026).

Disebutkannya, pada pagi ini, Senin, 13 Juli akan digelar di Kantor Lurah Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat dan pada Selasa, 14 Juli di Kantor Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar.

"Pada Rabu, 15 Juli akan kembali digelar di Kota Pekanbaru, tepatnya di Kantor Lurah Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani," katanya.

Kemudian, pada Kamis, 16 Juli, digelar di Kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim. Sementara pada hari terakhir, Jumat, 17 Juli di Kantor Lurah Palas, Kecamatan Rumbai.

Tetty menyebutkan dengan adanya operasi pasar murah ini, pihaknya ingin memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga.

"Dengan adanya operasi pasar murah ini, kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan," kata Tetty.

Dijabarkannya, untuk harga bahan pokok yang tersedia di operasi pasar murah, diantaranya beras SPHP Rp60rb per 5 kilogram, beras anak daro dan beras sokan Rp165rb per 10 kg, beras sokan dan beras anak daro Rp83rb per 5kg.

"Untuk gula pasir dibandrol dengan harga Rp18rb per kg, minyak goreng kemasan minyakita Rp15.500 per bungkus," katanya.

Kemudian untuk garam krista Rp2rb per 200gram, garam nusantara Rp2rb per 250 gram dan telur Rp49 ribu per papan.

Bagi masyarakat yang ingin berbelanja pada kegiatan Operasi Pasar Murah, diharapkan dapat mengantre dengan tertib dan datang pada waktu yang telah ditentukan.

"Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Dan kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik," pungkasnya.

9.184 ASN Mengaji Al Mulk, Wako Agung Kembali Raih Rekor MURI

Sun, 05 Jul 2026 15:40:58 +0700

PEKANBARU - Setelah Kue Talam Durian, Wako Agung kembali menerima Rekor MURI kedua dalam rangka hari jadi Pekanbaru ke 242. Tepat pada Sabtu (4/7/2026) malam, Pemko Pekanbaru resmi memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan keterlibatan 9.184 orang pada giat ASN Mengaji membacakan surah Al-Mulk secara serentak.

?Lautan manusia mengenakan pakaian putih memadati pelataran Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, menciptakan suasana yang begitu religius, khidmat, dan megah di bawah sorotan lampu menara masjid. ?Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, menyampaikan rasa haru dan bangganya atas antusiasme luar biasa dari ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang hadir. Beliau memaparkan alasan spiritual yang kuat di balik pemilihan surah Al-Mulk dalam pemecahan rekor ini.

?"Surah Al-Mulk adalah Al-Mani'ah — sang penyelamat dan pelindung dari siksa kubur. Kami ingin kesibukan kita sebagai pelayan masyarakat tidak membuat kita lalai akan fondasi spiritual. Angka 9.184 ini bukan sekadar mengejar rekor di atas kertas, melainkan simbol komitmen kolektif ASN Pekanbaru untuk terus membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Wako Agung.

?Beliau juga menjabarkan makna filosofis dari surah tersebut, di mana Al-Mulk menegaskan kekuasaan mutlak Allah SWT atas kerajaan alam semesta beserta kehidupan dan kematian. Makna ini menjadi pengingat keras bagi para ASN bahwa jabatan dan amanah yang mereka pangkas saat ini bersifat sementara dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta.

??Setelah penyerahan sertifikat rekor MURI dari perwakilan MURI kepada Wako Agung, acara dilanjutkan dengan siraman rohani yang dinantikan oleh seluruh jemaah. Dai kondang asal Makassar, Ustadz Das'ad Latif, hadir memberikan tausiah dengan gaya khasnya yang jenaka namun sarat akan sentilan moral. ?Dalam ceramahnya, Ustadz Das'ad memuji langkah Pemko Pekanbaru. Beliau menekankan bahwa pelayanan publik yang prima dari seorang ASN akan lahir jika hatinya sudah dibersihkan dengan Al-Qur'an.

?"Pegawai yang rajin mengaji, insyaAllah tidak akan mau korupsi. Pegawai yang paham surah Al-Mulk, tahu kalau kekuasaan itu milik Allah, maka dia tidak akan sombong saat melayani rakyat," tegasnya yang disambut tawa dan tepuk tangan riuh para hadirin.

??Kemeriahan dan rasa syukur malam itu semakin memuncak di penghujung acara. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kehadiran para pegawai, Pemko Pekanbaru membagikan berbagai hadiah, dengan hadiah utama berupa paket ibadah Umroh gratis untuk 3 orang ASN yang beruntung melalui sistem pengundian langsung.

Pemko Pekanbaru Perbarui DTSEN Secara Berkala, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Tue, 07 Jul 2026 15:40:13 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos), program, dan pelayanan pemerintah tepat sasaran.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar ST MARch, menegaskan pentingnya pembaruan data dilakukan secara berkala. Menurutnya, perubahan data kependudukan maupun kondisi ekonomi masyarakat harus segera tercatat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penyaluran bantuan.

"Minimal per bulan itu kita bisa update lah. Ada orang yang sudah pindah, melahirkan, meninggal, itu baru data kependudukan. Kemudian data ekonominya lagi," kata Wawako Markarius usai membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) DTSEN di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan, pembaruan data tidak hanya mencakup perubahan administrasi kependudukan, tetapi juga kondisi sosial ekonomi warga yang dapat berubah sewaktu-waktu. Proses pemutakhiran DTSEN akan dikoordinasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data yang digunakan pemerintah tetap akurat dan mutakhir.

Wawako Markarius menyebut pembaruan data menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Dengan data yang valid, bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

"Maka data perlu diperbarui. Supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai orang yang membutuhkan tidak kebagian. Dan malah orang yang mampu masih dapat bantuan. Ini yang ingin kita cek betul," jelasnya.

Ia juga mendorong seluruh petugas dari 83 kelurahan yang mengikuti Bimtek DTSEN agar menjalankan pendataan di lapangan secara cermat, teliti, dan sesuai kondisi riil masyarakat.
"Sehingga data-data yang dihasilkan up to date dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Libatkan Berbagai Pihak, Pemko Pekanbaru Perkuat Pencegahan LGBT

Thu, 09 Jul 2026 15:39:24 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya dalam melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dini yang dinilai penting untuk meminimalkan berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar ST MARch mengatakan Pemko telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan sejak bulan lalu untuk menyusun berbagai langkah penanganan.

"Bulan lalu kita sudah koordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk ini. Program-program sedang berjalan," ujar Markarius, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, Pemko Pekanbaru bersama berbagai pihak berkomitmen menjalankan sejumlah program, mulai dari pembinaan, penyuluhan hingga penegakan aturan, sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Ia menambahkan, pemerintah kota juga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satunya dengan meminta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang dinilai berisiko terhadap penyebaran HIV/AIDS maupun pelanggaran norma.

"Kemarin juga saya sudah suruh Satpol PP Pekanbaru untuk melakukan penertiban tempat yang berisiko terjadinya penularan HIV/AIDS dan tindak asusila," katanya.

Selain itu, Pemko Pekanbaru juga menggandeng para mubaligh dan organisasi dakwah untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui ceramah keagamaan, termasuk penyampaian materi di masjid dan khutbah Jumat.

Markarius menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam meningkatkan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui pendekatan lintas sektor.

Dua Warga Meninggal Akibat Diare, Pemko Pekanbaru Langsung Turun Tangan

Fri, 10 Jul 2026 15:38:40 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bergerak cepat menangani kasus diare yang menimpa warga di Jalan Pantau RT 04/RW 05, Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai Barat. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, turun langsung meninjau lokasi sekaligus memastikan kondisi para korban, Jumat (10/7/2026).

Markarius menyampaikan, dari tujuh warga yang terdampak, dua orang meninggal dunia. Sementara lima korban lainnya telah dinyatakan pulih.

"Kami datang untuk memastikan kondisi lima korban yang tersisa sudah sehat. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan makanan dan tambahan gizi kepada 15 balita yang berada di lingkungan ini," ujar Markarius.

Selain menyalurkan bantuan, Pemko Pekanbaru juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan untuk mengetahui penyebab munculnya kasus diare. Berdasarkan hasil uji laboratorium, sumber bakteri dipastikan bukan berasal dari air minum.

"Hasil laboratorium menunjukkan sumur warga sudah diperiksa dan hasilnya negatif. Air galon yang digunakan juga negatif. Artinya, sumber bakteri bukan berasal dari air minum," jelasnya.

Menurut Markarius, dugaan sementara mengarah pada buruknya sanitasi lingkungan. Masih banyak rumah di kawasan tersebut yang belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang layak.

"Sanitasi menjadi persoalan utama di sini. Banyak rumah belum memiliki MCK," ungkapnya.

Akibatnya, sebagian warga masih melakukan buang air besar di kebun. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penyebaran bakteri melalui lalat yang hinggap pada makanan. Selain itu, makanan yang kurang higienis juga diduga menjadi faktor penyebab penyebaran penyakit.
Pemko Pekanbaru juga menyoroti keterbatasan akses air bersih di kawasan tersebut. Sebagai langkah penanganan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan diminta mengkaji pembangunan sumur bor.

"Kami akan menugaskan Dinas PUPR untuk melihat kemungkinan pembangunan sumur bor agar warga memiliki akses air bersih dan fasilitas MCK yang memadai," kata Markarius.

Sementara itu, Ketua RT 04, Saberi, mengatakan terdapat 52 kepala keluarga (KK) yang tinggal di wilayahnya. Mayoritas warga bekerja sebagai buruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, buruh bangunan, pekerja perkebunan sawit, hingga pengrajin batu bata.

Ia mengaku baru mengetahui adanya kasus diare setelah menerima kabar meninggalnya salah seorang warga. Tidak lama kemudian, korban lainnya juga meninggal dunia dengan dugaan penyakit muntah dan diare (muntaber).

"Kami baru mengetahui setelah ada warga yang meninggal dunia. Saat itu penyebabnya belum diketahui. Sehingga kami langsung mengimbau apabila ada warga yang sakit agar segera dibawa ke puskesmas," ujar Saberi.

Sejak kasus tersebut mencuat, petugas puskesmas, pemerintah provinsi, hingga kader posyandu telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendataan warga.

Saberi juga mengungkapkan masih ada sejumlah warga yang belum memiliki dokumen kependudukan sehingga belum terdata dalam pelayanan kesehatan maupun kegiatan posyandu.

"Kami terus mengimbau warga agar segera mengurus administrasi kependudukan. Dengan begitu mereka lebih mudah mendapatkan pelayanan pemerintah, termasuk layanan kesehatan," pungkasnya.

Bus Sekolah Gratis Mulai Beroperasi, Layani Tujuh Sekolah di Pekanbaru

Mon, 13 Jul 2026 15:37:52 +0700

PEKANBARU – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mulai mengoperasikan layanan bus sekolah gratis pada Senin (13/7/2026), bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027.

Program ini merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang bertujuan memudahkan akses transportasi bagi para pelajar sekaligus memberikan perjalanan yang aman, nyaman, dan tanpa biaya.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, mengatakan pada tahap awal layanan bus sekolah gratis melayani tujuh sekolah yang berada di sepanjang rute yang telah ditetapkan.

"Ini merupakan program Bapak Wali Kota Agung Nugroho yang mulai dijalankan oleh Dishub pada hari pertama masuk sekolah. Kami berharap layanan ini dapat membantu para pelajar berangkat dan pulang sekolah dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya," ujar Masykur.

Ia menjelaskan, dua unit bus sekolah dioperasikan setiap hari dengan kapasitas masing-masing 19 penumpang. Titik awal dan akhir perjalanan berada di SMP Madani.

Rute bus dimulai dari Jalan Sudirman (SMP Madani), kemudian melintasi Harapan Raya, Kulim, Hangtuah, Pasar Lima Puluh, hingga kawasan Komplek Sekolah Sultan Syarif Qasim dan Sutomo sebelum kembali ke titik awal.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru, Erwinsyah, menyebut para pelajar dapat menaiki bus di halte-halte yang berada di sepanjang rute perjalanan.

Pada tahap awal, layanan ini melayani pelajar dari SMPN 1, SMPN 5, SMPN 14, SMPN 10, SMPN 4, SDN 51, dan SDN 36.

"Penjemputan dilakukan di halte-halte yang berada di sepanjang rute. Ada kesepakatan dengan koordinatornya. Bus beroperasi dari SMP Madani dan kembali lagi ke SMP Madani setelah menyelesaikan perjalanan," jelas Erwinsyah.

Melalui program ini, Pemko Pekanbaru berharap semakin banyak pelajar yang memperoleh akses transportasi yang aman dan nyaman menuju sekolah, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas pada jam masuk dan pulang sekolah.

Dihari Harkopnas Ke-79, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar Komitmen Memperkuat Ekonomi Rakyat Berbasis Koperasi

Mon, 13 Jul 2026 15:37:01 +0700

Bangkinang Kota - Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT pimpin Apel Pagi dalam rangka Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026, yang diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Kampar, Senin, (13/7/2026).

Peringatan Harkopnas tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si, Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si Para Koperasi di Wilayah Kabupaten Kampar dan Seluruh Kepala OPD, PPPK serta Tamu undangan Lainnya, dengan mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, yang mencerminkan tekad bersama untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa kemajuan bangsa berawal dari kuatnya ekonomi masyarakat. Ketika koperasi berkembang, UMKM tumbuh, dan masyarakat memperoleh kesempatan berusaha yang lebih luas, maka kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Tema Harkopnas 2026 juga sejalan dengan arahan Kementerian Koperasi yang menjadikan Hari Koperasi sebagai momentum untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis koperasi.

Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Kampar memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga kekayaan pangan lokal yang menjadi identitas Daerah.

“Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal melalui kelembagaan ekonomi yang kuat sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”ungkapnya.”

Pemerintah Kabupaten Kampar berharap masyarakat tidak hanya memperoleh layanan publik yang lebih mudah diakses, tetapi juga semakin terdorong untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat semangat berkoperasi.

“Untuk itu, seluruh elemen Masyarakat untuk menjadikan Hari Koperasi Nasional sebagai momentum mempererat semangat gotong royong, meningkatkan kolaborasi, serta membangun ekonomi Kabupaten Kampar yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.”tutupnya.”

Selanjutnya, Bupati Kampar membacakan Sambutan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Memberikan Penghargaan Kepada Pelaku Koperasi dengan Kategori Koperasi Sehat, Koperasi RAT tercepat Tahun Buku 2025 serta memberikan Sembako dalam rangka Harkopnas Tahun 2026.

Bupati Kampar Serahkan Bantuan Alat Bantu Disabilitas dan Bantuan ATENSI Kemensos RI kepada 134 Penerima Manfaat

Thu, 09 Jul 2026 15:36:13 +0700

Bangkinang – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT menyerahkan secara langsung Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kampar serta Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Abiseka Pekanbaru Tahun Anggaran 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kampar didampingi Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., serta dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda Kabupaten Kampar, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Camat Bangkinang Kota, Camat Bangkinang, Camat Salo, dan Camat Kampar.

Turut hadir mewakili Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kasubbag Tata Usaha Sentra Abiseka Pekanbaru, Putri Reno Sari, S.Psi., yang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar atas sinergi dan komitmen dalam mendukung penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan Bantuan ATENSI bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Kampar melalui Sentra Abiseka Pekanbaru kepada 109 penerima manfaat, yang terdiri dari 10 orang lanjut usia, 11 penyandang disabilitas, 26 kelompok rentan, 7 penyintas Napza, dan 55 anak.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa 50 paket pemenuhan hidup layak (sembako), 5 paket sandang, 22 paket perlengkapan sekolah, 20 paket kewirausahaan, serta 12 paket sarana kamar.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kampar juga menyalurkan bantuan alat bantu bagi 25 penyandang disabilitas, yang terdiri dari 6 kaki palsu, 1 tangan palsu, 7 unit alat bantu dengar (hearing aid), dan 11 kursi roda.

Bupati menjelaskan bahwa seluruh bantuan alat bantu tersebut diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penerima manfaat melalui Dinas Sosial Kabupaten Kampar, sehingga penyalurannya tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Sentra Abiseka Pekanbaru yang telah berkomitmen membantu masyarakat Kabupaten Kampar dalam memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat. Sinergi ini sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Ahmad Yuzar.

Ia juga berharap ke depan kuota bantuan dari Sentra Abiseka Pekanbaru dapat terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat Kabupaten Kampar yang memperoleh manfaat, khususnya melalui program ATENSI untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

“Kami berharap ke depan bantuan dari Sentra Abiseka dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat Kabupaten Kampar. Masih banyak warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” tambahnya.

Kepada seluruh penerima manfaat, Bupati Kampar berpesan agar tetap semangat menjalani kehidupan dan memanfaatkan bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya.

“Pemerintah akan selalu hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Kami ingin memastikan masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kami juga memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat agar Pemerintah Kabupaten Kampar dapat terus memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik bagi masyarakat serta mewujudkan Kabupaten Kampar yang semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kampar bersama Wakil Bupati Kampar menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para penerima manfaat yang disambut penuh rasa syukur dan haru. Penyaluran bantuan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, serta menghadirkan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kampar.

Angkat Potensi UMKM dan Budaya Nusantara, Ketua Dekranasda Kampar Hadiri Puncak HUT Ke-46 Dekranas di Makassar

Fri, 10 Jul 2026 15:34:51 +0700

Makassar-Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kampar Ny. Tengku Nurheryani Ahmad Yuzar menghadiri langsung Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dekranas di Trans Studio Mall (TSM), Makassar (11/07/2026).

Pameran HUT ke-46 Dekranas yang menghadirkan lebih dari 300 stan diisi oleh pelaku UMKM dan perajin dari berbagai daerah di Indonesia. Beragam produk unggulan yag dipamerkan mulai dari tenun sutra, tas anyaman tudung khas Luwu Timur, hingga anyaman lontar yang telah mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Tak hanya itu, momentum ini juga diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bank Indonesia dan Dekranas tentang sinergi program dalam mendukung pengembangan sektor kerajinan nasional.

Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran Rakabuming membuka secara langsung acara syukuran HUT ke-46 Dekranas yag ditandai dengan pemukulan gendang Pajjajari.

"Makassar selalu menarik perhatian. Selain wisatanya, kulinernya juga luar biasa. Hari ini kita tampil berwarna-warni sesuai ciri khas masyarakat Makassar. Semua tampil cantik dan memukau. Kalau orang Makassar bilang, cantik na ngaseng, kalau orang Bugis bilang, mancentik manengki," ujar Selvi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekranasda Kampar yang didampingi Wakil Ketua Zumrotun dan Sekretaris Agusni Mariani mengucapkan terimakasih dan apreasiasi atas penyambutan rombongan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin International Airport.

“Kami disambut dengan alunan musik tradisional kecapi serta atraksi menenun secara langsung (live weaving), yang menghadirkan pengalaman khas sekaligus memperkenalkan keramahan dan kekayaan budaya Sulawesi Selatan sejak pertama tiba di Makassar”, ujar Tengku Nurheryani.

Tengku Nurheryani juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar senantiasa mendorong Dekranasda Provinsi Riau agar menjadi wadah yang bisa menjembatani antara pemerintah dengan para pengrajin dalam menjaga dan mengembangkan potensi seluruh daerah yang ada di Provinsi Riau.

Perhelatan berskala nasional ini menjadi momentum strategis untuk mempromosikan kekayaan kerajinan, wastra, serta kuliner Nusantara sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia di pasar nasional maupun internasional.

Selain pameran kerajinan dan wastra, pengunjung juga disuguhkan berbagai pertunjukan seni budaya, termasuk atraksi Paraga, serta festival kuliner yang menghadirkan aneka hidangan khas dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sarana promosi yang efektif dalam memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal dan memperkuat posisi UMKM Indonesia di tingkat nasional maupun globall. Kegiatan ditutup dengan kunjungan ke stan pameran yang ditata rapi dalam Trans Studio Mall (TSM) Makassar.

Bersama Kapolri, Bupati Kampar Lepas Distribusi 80 Ton Pupuk Batu Bara untuk Poktan di Prov Riau

Wed, 08 Jul 2026 15:33:54 +0700

Tambang - Bersama Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo , Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S. Sos, MT Lepas Distribusi 80 Ton Pupuk Batu Bara untuk Poktan di Provinsi Riau yang dilaksanakan di PT Bursa Tani Futura Andyta, Tambang, Rabu 08/07/2026

Bantuan tersebut merupakan bagian dari sinergi Polri bersama PT Bursa Tani Futura Andyta dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Pada kesempata tersebut turut melepas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Dankor Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komjen Yuda Gustawan, dan Asisten Logistik (Aslog) Polri Komjen Suwondo Nainggolan, serta Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.

Melalui penyerahan bantuan dan pelepasan distribusi 80 ton pupuk batu bara kepada kelompok tani di Provinsi Riau, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Kehadiran Polri tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor yang memberikan manfaat langsung bagi petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Adapun, lima kelompok tani penerima bantuantersebut berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Siak. Masing-masing kelompok tani diharapkan dapat memanfaatkan bantuan pupuk tersebut untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menjadi contoh penerapan inovasi pemupukan di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi kepada Kapolri beserta jajaran Polri dan PT Bursa Tani Futura Andyta atas perhatian yang diberikan kepada sektor pertanian di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kampar.

Menurut Ahmad Yuzar, dukungan berupa bantuan pupuk menjadi langkah strategis dalam membantu petani meningkatkan hasil produksi sekaligus mengurangi beban biaya usaha tani. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran atas kepedulian terhadap para petani di Provinsi Riau. Bantuan pupuk ini tentu akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan Polri, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan seluruh stakeholder untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan serta kesejahteraan petani,” ujar Ahmad Yuzar.

Penegakan Hukum Diuji! FPMPH-S Desak Tindakan Nyata atas Dugaan PETI di Nagari Galugua

Mon, 06 Jul 2026 23:27:29 +0700

LIMA PULUH KOTA, SUMBAR – Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Sumatera Barat (FPMPH-S) mengagendakan dua aksi unjuk rasa pada pekan depan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian, FPMPH-S dijadwalkan menggelar aksi di Mapolres 50 Kota pada Kamis, 9 Juli 2026, kemudian melanjutkan aksi di Markas Polda Sumatera Barat, Senin, 13 Juli 2026.

Koordinator Umum FPMPH-S, Pablo, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Menurut FPMPH-S, rencana aksi dilatarbelakangi berbagai laporan masyarakat dan pemberitaan media mengenai dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di kawasan Nagari Galugua. Organisasi tersebut menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kawasan hutan serta aliran Batang Kampar yang berhulu di wilayah tersebut.

Dalam dokumen pemberitahuan aksi, FPMPH-S mengaku telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan. Mereka mengklaim menemukan dugaan masih beroperasinya puluhan alat berat di sepanjang aliran Batang Kampar.

Selain menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal, FPMPH-S juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Organisasi itu menyebut informasi mengenai dugaan setoran kepada oknum aparat telah berkembang di tengah masyarakat dan meminta seluruh informasi tersebut diuji melalui proses penyelidikan yang profesional, independen, dan transparan.

FPMPH-S menilai berbagai pemberitaan media mengenai dugaan maraknya PETI seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut mereka, apabila aktivitas tersebut masih berlangsung, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Polda Sumatera Barat.

Dalam aksi di Polres 50 Kota yang diperkirakan diikuti sekitar 250 peserta, massa akan berkumpul di GOR Singa Harau sebelum bergerak menuju Mapolres 50 Kota sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan atribut aksi damai.

Sementara itu, aksi di depan Markas Polda Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026 dengan estimasi sekitar 200 peserta.

Melalui dua aksi tersebut, FPMPH-S menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan aktivitas PETI di Nagari Galugua, mengusut dugaan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang diduga terlibat, memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup, serta melakukan evaluasi dan audit internal terhadap dugaan praktik pembekingan aktivitas ilegal.

Selain itu, dalam surat pemberitahuan aksi di Polres 50 Kota, FPMPH-S juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat fungsi reserse yang menangani tindak pidana tertentu serta jajaran kepolisian di wilayah Kapur IX apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (06/07/2026), belum diperoleh tanggapan resmi dari Polres 50 Kota maupun Polda Sumatera Barat terkait rencana aksi tersebut maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh FPMPH-S.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pemberitahuan aksi dan pernyataan penyelenggara unjuk rasa.

Seluruh dugaan yang disampaikan masih merupakan klaim dari pihak FPMPH-S dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang disebut.

Media ini juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Polisi Aktif Rawat Kebun Jagung Binaan

Fri, 03 Jul 2026 23:18:12 +0700

Pekanbaru – Komitmen Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru dalam mendukung program ketahanan pangan terus diwujudkan melalui kegiatan perawatan rutin kebun jagung binaan yang berlokasi di Perkebunan SMK Pertanian, Jalan Alamanda I, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Personel Polsek Kawasan Pelabuhan turun langsung ke lahan untuk melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil yang saat ini memasuki fase menjelang panen. Dalam kegiatan tersebut, personel mengamati kondisi daun, batang, serta tongkol jagung guna memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal dan menghasilkan panen yang berkualitas.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Dr. TEDDY KUSUMA, S.H,S.E,M.H,C.Med menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Implementasi nyata semangat Polisi Cinta Petani, di mana Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendampingi para petani dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru berharap kebun jagung binaan dapat terus memberikan hasil yang maksimal serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Raih Penghargaan JDIHN Terbaik I, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar Sambut hangat Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Riau

Mon, 29 Jun 2026 22:34:09 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.SOS, MT bersama Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si menyambut hangat kedatangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau Rudi Hendra Pakpahan beserta jajaran dalam agenda silaturahmi yang berlangsung di Kantor Bupati Kampar. Senin (29/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, serta berbasis pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Riau kepada Kabupaten Kampar. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Selain agenda silaturahmi, momen tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kampar. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, secara langsung menyerahkan penghargaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Pertama kepada Kabupaten Kampar.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengelola dokumentasi serta informasi hukum secara profesional, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui jaringan JDIHN.

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, berharap penghargaan yang diraih dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam membangun sistem dokumentasi hukum yang tertata dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

“Untuk itu, diharapkan hubungan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kanwil Kementerian Hukum Riau semakin erat serta mampu menghadirkan berbagai inovasi pelayanan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kampar.”tutupnya.”

Doa dari Negeri Serambi Mekkah Mengiringi Langkah 14 Finalis Kampar di Panggung MTQ Riau

Tue, 30 Jun 2026 22:33:21 +0700

Kuansing – Selasa pagi di Kota Jalur tidak hanya menghadirkan kesibukan menuju arena Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-44 Tingkat Provinsi Riau. Di sebuah pemondokan sederhana yang menjadi rumah sementara Kafilah Kabupaten Kampar, doa-doa dipanjatkan, ayat-ayat suci kembali dilantunkan, dan nasihat terakhir dari para pelatih mengalir hangat kepada para peserta.

Hari itu menjadi penentu. Sebanyak 14 qari dan qariah terbaik Kabupaten Kampar bersiap menapaki panggung babak final, membawa harapan besar masyarakat Negeri Serambi Mekkah Provinsi Riau.

Tidak ada wajah yang menunjukkan kegelisahan berlebihan. Yang tampak justru semangat, keyakinan, dan ketenangan. Satu per satu peserta mendapat bimbingan melekat dari para pelatih, mulai dari pemantapan teknik, penguatan mental, hingga persiapan menjelang memasuki arena perlombaan. Di sisi lain, official dan panitia memastikan seluruh kebutuhan peserta terpenuhi agar mereka dapat tampil tanpa beban.

Koordinator Kafilah Kabupaten Kampar, H. Zulfaimar, S.Ag., M.Ag., yang sejak pagi terus memantau kesiapan peserta, mengatakan bahwa seluruh finalis Kampar telah siap memberikan penampilan terbaik.

"Sebanyak 14 qari dan qariah Kabupaten Kampar tampil pada babak final hari ini. Insya Allah mereka siap memberikan performa terbaik. Sebelum tampil, mereka telah mendapatkan bimbingan intensif dari para pelatih, sementara official dan panitia terus mendampingi agar seluruh proses berjalan lancar," ujarnya di sela-sela pemantauan, Selasa (30/6/2026).

Ke-14 finalis tersebut berasal dari berbagai cabang musabaqah, yakni Rinaldi, Muhammad Aidil Faiz, dan Faradj Akmal pada Cabang Fahmil Al-Qur'an. Kemudian Afifah Syahirah, Nayla Pratiwi Zalianti, dan Nazila Iffa pada Cabang Syarhil Al-Qur'an.

Selanjutnya, Nasywatul Kamila, Azkiya Zahirah, dan Rita pada Cabang Seni Baca Al-Qur'an. Asyafiq Rafiki, Rafdinal Fitra, serta Farhan Rahimuddin Munthe pada Cabang Hafalan Al-Qur'an. Sementara Muhammad Al Badar Adren tampil pada Cabang Karya Tulis Ilmiah Hadis dan MHD. Dienul Faiz berlaga pada Cabang Musabaqah Hafalan Al-Hadis.

Bagi Kafilah Kampar, babak final bukan sekadar perebutan gelar juara. Lebih dari itu, ia menjadi momentum pembuktian bahwa ikhtiar yang dibangun melalui latihan panjang, kedisiplinan, dan kebersamaan mampu melahirkan generasi Qurani yang siap mengharumkan nama daerah.

Melalui media, Zulfaimar juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kampar untuk bersama-sama mengiringi perjuangan para finalis dengan doa.

"Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kampar agar anak-anak kita diberikan kemudahan, ketenangan, serta mampu menampilkan kemampuan terbaiknya. Semoga Allah SWT memberikan hasil terbaik dan mereka dapat mengharumkan nama Kabupaten Kampar di ajang MTQ Tingkat Provinsi Riau," harapnya.

Kini, saat satu demi satu nama dipanggil menuju mimbar perlombaan, bukan hanya suara merdu yang akan diperdengarkan. Di balik setiap lantunan ayat, tersimpan perjuangan panjang, pengorbanan, doa orang tua, dedikasi para pelatih, serta harapan seluruh masyarakat Kampar yang menitipkan kebanggaan mereka kepada putra-putri terbaik Negeri Serambi Mekkah.

Hadapi El Nino 2026, BMKG Dorong Koordinasi Pusat dan Daerah

Mon, 29 Jun 2026 22:32:25 +0700

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena elnino akan muncul pada Juli hingga September 2026. Untuk itu, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengharapkan lintas sektor baik pusat maupun daerah untuk bersiap-siap menghadapi dampak elnino 2026 ini.

Teuku Faisal Fathani menyebutkan, langkah antisipasi elnino ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga potensi tekanan terhadap inflasi daerah.

"Sampai dengan Juni ini ada beberapa daerah yang sudah mengalami musim kemarau. Jadi fenomena elnino mempengaruhi bagian selatan garis khatulistiwa, mulai dari NTT, NTB, Bali, Jawa bagian pesisir, kemudian Sumatera bagian selatan," ujarnya, dalam sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena elnino dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (29/6/2026).

Kepala BMKG melanjutkan, wilayah yang berpotensi mengalami dampak elnino paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.

Jelas dia, pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

"Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, fenomena elnino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Oleh karena itu, elnino berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau," sebutnya.

Teuku Faisal melanjutkan, elnino merupakan fenomena iklim global yang mempengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Dia menuturkan, perlu dipahami bahwa elnino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan elnino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.

Jelasnya, elnino diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya elnino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan BMKG ini, Kepala BMKG berharap lintas sektor semakin memperkuat persatuan dan kesatuan, berkoordinasi lintas sektor, sehingga dampak elnino bisa diminimalisir.

“Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini,” tutupnya.

Satgaswil Riau dan Kanwil Kemenkum Perkuat Sinergi Cegah Penyebaran Paham IRET

Tue, 30 Jun 2026 22:31:47 +0700

Pekanbaru – Satgaswil Riau Densus 88 Antiteror Polri terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mencegah penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Riau di Kantor Kanwil Kemenkum Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (30/6/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Kasatgaswil Riau Densus 88 AT Polri, Kombes Pol. Sunadi, SIK, M H, bersama jajaran Satgaswil Riau dan diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Riau, Rudy Hendra Pakpahan, SH, M Hum., didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Yeni Nel Ikhwan, SH, MH.

Dalam kesempatan tersebut, Satgaswil Riau memaparkan capaian Program RATAKAN (Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan) yang hingga kini telah menjangkau 94 sekolah, 84.369 siswa, 1.972 guru, serta 66 kepala sekolah di Provinsi Riau.

Ia menjelaskan, program ini menjadi salah satu inovasi pencegahan yang mengedepankan penguatan literasi kebangsaan, moderasi beragama, berpikir kritis, dan literasi digital sebagai benteng menghadapi penyebaran paham IRET.

Kasatgaswil Riau, Kombes Pol. Sunadi, menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi semata. Dibutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan agar pesan-pesan kebangsaan dan nilai toleransi dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

"Mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Dengan sinergi seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai benteng utama menghadapi penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama menangkal penyebaran paham IRET.

Menurutnya, program-program pembinaan hukum yang dimiliki Kanwil Kemenkum memiliki keselarasan dengan pendekatan pencegahan yang dikembangkan Densus 88 AT Polri melalui Program RATAKAN.

Sinergi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ideologi bangsa di Provinsi Riau.

Sebagai tindak lanjut, Satgaswil Riau dan Kanwil Kemenkum Provinsi Riau sepakat menyusun rencana kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan pelaksanaan program kolaboratif secara berkelanjutan. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi model sinergi antarinstansi dalam membangun masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, sadar hukum, toleran, serta mampu menangkal berbagai bentuk penyebaran paham IRET.

"Melalui kolaborasi ini, Satgaswil Riau menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan langkah-langkah preventif yang humanis, edukatif, dan kolaboratif demi mewujudkan Provinsi Riau yang aman, harmonis, dan tangguh menghadapi berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa,"tutupnya.

Perkuat Sinergi dan Kolaborasi, Walikota Kunjungan Kerja ke DJPb Kanwil Riau

Mon, 29 Jun 2026 22:30:51 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM, menggelar kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah (DJPb Kanwil) Provinsi Riau, Senin (29/6/2026).

Didampingi Kepala Inspektorat Zulhelmi Arifin dan Kepala BPKAD Firmansyah Eka Putra, kedatangan Walikota Agung disambut secara langsung oleh Kepala DJPb Kanwil Riau Adnan Wimbyarto.

Kunjungan kerja dalam rangka silaturahmi serta memperkuat sinergi dan kolaborasi ini diisi dengan diskusi singkat antara Walikota Agung dengan Kepala DJPb Kanwil Riau Adnan Wimbyarto, bertempat di ruang rapat kantor DJPb setempat.

Usai pertemuan, Walikota Agung menyampaikan terdapat berbagai hal yang ia bahas dalam diskusi bersama Kepala DJPb Kanwil Riau tersebut.

"Yang pertama tentu pertemuan ini dalam rangka silaturahmi dengan Kepala Kanwil Kementerian Keuangan di Provinsi Riau. Yang kedua, tadi kita membahas terkait pola pembayaran TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)," ungkapnya.

Kemudian yang ketiga, terang Walikota Agung, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan DJPb Riau membahas seputar kolaborasi yang bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Tadi ada beberapa peluang yang kita tangkap terkait adanya bantuan untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada dalam program DJPb," tutupnya.

Jamin Pendidikan Anak, Pemko Pekanbaru Kembali Gandeng Kader PKK Jaring Anak Putus Sekolah

Tue, 30 Jun 2026 22:30:13 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menjaring anak putus sekolah tahun ini.

Langkah ini sebagai upaya Pemko Pekanbaru dalam pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak di Pekanbaru.

"Agar tidak ada anak-anak di Kota Pekanbaru yang putus sekolah. Pekanbaru zero anak putus sekolah," tegas Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, Selasa (30/6/2026).

Agung menegaskan komitmennya agar seluruh anak-anak di Pekanbaru mendapatkan pendidikan yang layak. Ia menegaskan, tidak boleh ada anak-anak di Pekanbaru yang tidak sekolah.

Ia tidak menampik, dari beberapa temuan di lapangan masih ada anak-anak yang putus sekolah karena ijazah mereka ditahan di sekolah asal. Hal ini lantaran ada biaya sekolah yang belum diselesaikan.

"Seperti ada anak-anak ijazahnya yang ditahan di pesantren, terkadang ada yang seperti itu karena adanya tunggakan-tunggakan sekolah," terang Agung.

Masyarakat bisa melaporkan jika ada menemukan anak putus sekolah. Masyarakat bisa melaporkan ke kader PKK, kantor kelurahan, Posyandu di wilayah masing-masing.

Pemko nantinya akan mencarikan solusi terkait permasalahan anak tersebut, sehingga dapat bersekolah kembali.

"Kita ingin semua bergerak bersama-sama untuk menuntaskan zero anak putus sekolah di Pekanbaru," pungkasnya.

Disdik Riau Keluarkan Surat Edaran Larangan Sekolah Jual Seragam Siswa

Thu, 25 Jun 2026 18:11:41 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Riau kembali menegaskan komitmennya untuk meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. Menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027, seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Riau dilarang menjual, menyediakan, atau mewajibkan peserta didik membeli seragam melalui sekolah maupun penyedia tertentu.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8/DISDIK/2026 tentang Pakaian Seragam Sekolah pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang diterbitkan Disdik Riau sebagai pedoman bagi seluruh satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan surat edaran itu diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memberikan keleluasaan kepada orang tua dalam memenuhi kebutuhan seragam sekolah anak tanpa adanya kewajiban membeli dari pihak tertentu.

"Kami menegaskan bahwa sekolah tidak diperkenankan menjual, menyediakan, ataupun mewajibkan orang tua membeli seragam melalui sekolah maupun penyedia tertentu. Orang tua memiliki kebebasan untuk membeli atau membuat sendiri seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Erisman menegaskan bahwa pengadaan seragam pada prinsipnya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang bantuan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Pengadaan seragam sekolah merupakan tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Namun pemerintah dan masyarakat dapat membantu, terutama bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi," katanya.

Selain melarang praktik penjualan seragam oleh sekolah, Disdik Riau juga mengingatkan agar satuan pendidikan tidak mewajibkan peserta didik membeli seragam baru setiap kali naik kelas atau saat penerimaan peserta didik baru.

Langkah tersebut diambil untuk mencegah munculnya biaya tambahan yang berpotensi memberatkan orang tua, terutama pada awal tahun ajaran ketika kebutuhan pendidikan anak biasanya meningkat.

Disdik Riau menilai kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Orang tua diberikan kebebasan memilih tempat membeli atau menjahit sendiri seragam sekolah sesuai model, warna, dan atribut yang telah ditetapkan.

Melalui surat edaran tersebut, pemerintah berharap seluruh satuan pendidikan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga proses penerimaan peserta didik baru dan kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, tertib, serta tidak menambah beban biaya yang tidak diperlukan bagi masyarakat.

Kebijakan ini juga menjadi bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Riau dalam memastikan akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi seluruh peserta didik, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih nyaman dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pemprov Riau Apresiasi TVRI Gandeng Pelaku Usaha, Wadahi dan Dorong Industri Kreatif Daerah

Fri, 26 Jun 2026 18:10:39 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah inovatif Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Riau yang sukses meresmikan TVRI Creative Hub. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Durian Nomor 24, Pekanbaru ini, diresmikan secara langsung pada Jumat (26/6/2026), sebagai upaya nyata dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Bumi Lancang Kuning.

?Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kadiskominfotik) Riau, Supriyadi, hadir langsung meresmikan fasilitas tersebut. Dalam sambutannya, Supriyadi menekankan bahwa kehadiran Creative Hub ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus menjadi wadah bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) muda di Riau.

?Supriyadi menilai, keberanian TVRI Riau dalam berkolaborasi dengan sektor swasta di tengah dinamika fiskal saat ini patut dicontoh. Ia menyebut langkah menggandeng pelaku usaha sebagai strategi jitu untuk memperkuat perputaran ekonomi daerah tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah, sekaligus menciptakan ruang produktif bagi masyarakat.

?"Kita sangat apresiasi langkah TVRI LPP Riau yang telah menggandeng pelaku usaha untuk mewadahi dan mendorong industri kreatif di daerah. Alhamdulillah, di tengah situasi fiskal yang kita jalani baik di pusat maupun daerah, TVRI Riau mampu melihat dan memanfaatkan potensi yang ada dengan menggandeng pelaku usaha untuk memperkuat perputaran ekonomi di daerah," ujar Supriyadi.

?Lebih lanjut, Supriyadi berharap sinergi antara pemerintah, TVRI, dan BUMN ini dapat melahirkan lebih banyak pengusaha muda di Riau. Menurutnya, penyediaan fasilitas yang memadai akan memicu minat anak muda untuk berinovasi dan membuka lapangan kerja baru, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat luas di Provinsi Riau.

?Sementara itu, Kepala LPP TVRI Stasiun Riau, Didik Kusjadmika, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari tuntutan peran TVRI yang tidak hanya menyediakan siaran berkualitas, tetapi juga harus menjadi wadah partisipasi publik. Dalam mewujudkan hal ini, TVRI Riau menjalin kemitraan strategis dengan Pade Kuphi Pekanbaru untuk mengelola operasional di Creative Hub tersebut.

?"Berangkat dari kebutuhan ini, TVRI Riau bermitra dengan Pade Kuphi Pekanbaru. Dengan peresmian TVRI Creative Hub ini, kita berhasil menyerap 50 tenaga kerja baru di lingkungan TVRI. Ini menjadi salah satu upaya nyata kita dalam membantu masyarakat membuka serta memperluas peluang kerja di sektor industri kreatif," terang Didik dengan optimis.

?Didik menegaskan bahwa TVRI Creative Hub bukan sekadar ruang fisik, melainkan pusat kolaborasi dan akselerasi kreativitas. Ia berharap tempat ini mampu melahirkan karya inovatif yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah serta memperkaya konten siaran publik yang edukatif, inspiratif, dan membanggakan bagi Indonesia di tingkat nasional maupun global.