Latest Posts

5.000 Liter Solar di Perkebunan PT Hakim Kampar Kiri Tengah Dipertanyakan, Benarkah Solar Industri?

Sat, 19 Sep 2026 23:05:30 +0700

KAMPAR, RIAU — Keberadaan penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan volume yang disebut mencapai sekitar 5.000 liter di kawasan perkebunan yang disebut berkaitan dengan PT Hakim, Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, menjadi perhatian dan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Pertanyaan tersebut bukan semata mengenai keberadaan BBM dalam jumlah besar di kawasan perkebunan, melainkan menyangkut kebenaran status BBM yang disebut sebagai Solar Industri, termasuk asal pasokan, pemasok, dokumen pengadaan, jalur pengiriman, serta peruntukannya.

Pihak perkebunan membenarkan adanya penampungan BBM tersebut. Namun, pihak PT Hakim melalui Ahmad menyatakan bahwa solar yang digunakan merupakan Solar Industri, bukan BBM bersubsidi, dan diperuntukkan bagi kebutuhan operasional perkebunan.

Saat dikonfirmasi Redaksi pada 19 September 2026, Ahmad membenarkan adanya penampungan BBM jenis solar di kawasan perkebunan.

Menurut Ahmad, BBM tersebut merupakan Solar Industri yang diperoleh melalui supplier yang disebut PT Metta Anugrah Semesta.

“Pasokan yang dibutuhkan berkisar 5.000 liter,” ujar Ahmad kepada Redaksi.

Ahmad menjelaskan bahwa BBM tersebut digunakan untuk kendaraan dan kebutuhan operasional perkebunan.

Keterangan tersebut sekaligus mengonfirmasi adanya aktivitas penyimpanan solar di lokasi. Namun, mengenai jenis BBM, asal pasokan, volume pengiriman dan jalur distribusinya tetap menjadi bagian yang perlu diverifikasi lebih lanjut.

Benarkah Solar Industri?

Pernyataan pihak PT Hakim bahwa BBM tersebut merupakan Solar Industri menjadi salah satu poin penting dalam pemberitaan ini.

Dalam perspektif sosial kontrol, masyarakat berhak mempertanyakan asal-usul BBM yang berada di lokasi, terlebih ketika volumenya disebut mencapai sekitar 5.000 liter.

Pertanyaan publik bukan berarti memberikan tuduhan ataupun kesimpulan adanya pelanggaran. Sebaliknya, pertanyaan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai jenis dan asal BBM dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila benar merupakan Solar Industri, maka secara jurnalistik terdapat sejumlah data yang dapat diverifikasi, antara lain identitas dan legalitas pemasok, jenis BBM, volume pembelian, invoice atau faktur, Delivery Order (DO), surat jalan, waktu pengiriman, kendaraan pengangkut, lokasi asal pengiriman hingga peruntukan BBM.

Pencocokan antara dokumen dengan kondisi di lapangan menjadi penting untuk memastikan bahwa keterangan mengenai Solar Industri memiliki dasar yang dapat diverifikasi.

Polisi Disebut Pernah Turun ke Lokasi

Selain persoalan asal-usul BBM, pihak perkebunan juga membenarkan bahwa sebelumnya terdapat kedatangan petugas kepolisian dari sektor Kampar Kiri Hilir ke kawasan perkebunan.

Menurut Ahmad, kedatangan petugas tersebut berkaitan dengan laporan masyarakat mengenai dugaan adanya penampungan solar di lokasi.

Dalam pemeriksaan tersebut, pihak perkebunan disebut menunjukkan dokumen Delivery Order (DO) kepada petugas sebagai bagian dari penjelasan mengenai asal BBM.

Namun, hingga berita ini disusun, Redaksi masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak kepolisian mengenai waktu pemeriksaan, dasar laporan, tujuan kedatangan petugas, dokumen yang diperiksa, temuan di lapangan, serta hasil pemeriksaan tersebut.

Konfirmasi aparat diperlukan agar informasi mengenai pemeriksaan dapat disajikan secara lengkap dan tidak hanya bersumber dari keterangan pihak perkebunan.

Informasi Dugaan Pelansiran Masih Perlu Diverifikasi

Di tengah keterangan bahwa BBM tersebut merupakan Solar Industri, Redaksi juga menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya keterkaitan pasokan BBM di lokasi dengan aktivitas pelansiran solar bersubsidi di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Informasi tersebut juga menyebut kemungkinan adanya BBM bersubsidi yang kemudian dibawa menuju kawasan perkebunan.

Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum terverifikasi secara independen.

Redaksi tidak menempatkan informasi tersebut sebagai fakta dan tidak menyimpulkan bahwa sekitar 5.000 liter solar yang berada di kawasan PT Hakim merupakan BBM bersubsidi ataupun berasal dari aktivitas pelansiran tertentu.

Untuk memastikan kebenarannya, diperlukan penelusuran terhadap sumber BBM, pemasok, dokumen transaksi, kendaraan pengangkut, waktu pengiriman serta jalur distribusi dari titik asal hingga lokasi perkebunan.

Asal dan Legalitas Suplai Menjadi Pertanyaan Publik

Apabila pihak PT Hakim menyatakan BBM tersebut merupakan Solar Industri yang diperoleh dari PT Metta Anugrah Semesta, maka informasi tersebut dapat diuji melalui dokumen pengadaan dan data pendukung lainnya.

Pertanyaan yang relevan antara lain siapa badan usaha pemasoknya, bagaimana mekanisme pengadaan dilakukan, apakah pemasok memiliki legalitas yang sesuai, apakah terdapat invoice dan DO, berapa volume pengiriman, serta bagaimana BBM tersebut diangkut hingga sampai ke kawasan perkebunan.

Selain itu, penggunaan BBM juga menjadi bagian yang perlu dijelaskan. Apakah BBM tersebut hanya digunakan untuk kendaraan dan kebutuhan operasional internal perkebunan atau terdapat penyaluran kembali kepada pihak lain.

Hal tersebut penting karena status suatu BBM tidak hanya dapat dilihat dari penyebutan atau label, tetapi perlu didukung informasi mengenai asal, transaksi, distribusi dan peruntukannya.

Sosial Kontrol Masyarakat

Dari perspektif sosial kontrol, keberadaan BBM sekitar 5.000 liter di kawasan perkebunan merupakan informasi yang wajar untuk dipertanyakan secara terbuka.

Masyarakat tidak sedang memberikan vonis terhadap PT Hakim. Namun, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai BBM yang berada di lingkungan usaha tersebut.

Jika benar merupakan Solar Industri dan seluruh rantai pengadaannya dapat dibuktikan melalui dokumen yang sah, maka klarifikasi tersebut dapat memberikan kepastian sekaligus menghindarkan munculnya spekulasi.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen, volume, jenis BBM, sumber pasokan, maupun jalur distribusinya, maka hal tersebut menjadi ranah instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Dengan demikian, pertanyaan utama dalam persoalan ini bukan sekadar “ada atau tidak ada solar?”, melainkan:

“Benarkah sekitar 5.000 liter BBM tersebut merupakan Solar Industri, siapa pemasoknya, dari mana asalnya, dan apakah jalur suplainya dapat dibuktikan secara administratif?”

Redaksi Membuka Ruang Konfirmasi

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak menyimpulkan PT Hakim melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Keterangan pihak PT Hakim melalui Ahmad telah dimuat secara jelas bahwa BBM tersebut merupakan Solar Industri, dengan kebutuhan sekitar 5.000 liter, digunakan untuk operasional perkebunan, serta disebut dipasok oleh PT Metta Anugrah Semesta.

Sementara informasi masyarakat mengenai dugaan keterkaitan dengan aktivitas pelansiran solar bersubsidi di Pekanbaru dan sekitarnya tetap ditempatkan sebagai informasi yang belum terverifikasi dan bukan kesimpulan Redaksi.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, Redaksi membuka ruang konfirmasi kepada PT Hakim, PT Metta Anugrah Semesta, pihak yang disebut sebagai pemasok, kepolisian, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai status, asal-usul, dokumen dan mekanisme suplai BBM tersebut.

Apabila terdapat dokumen, hasil pemeriksaan atau keterangan resmi yang dapat memperjelas persoalan, Redaksi siap memuatnya secara proporsional.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap mengedepankan verifikasi, keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan Redaksi: Informasi mengenai dugaan keterkaitan BBM dengan aktivitas pelansiran solar bersubsidi masih merupakan dugaan dan belum menjadi kesimpulan Redaksi. Keterangan pihak PT Hakim mengenai BBM sebagai Solar Industri dimuat sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki kesempatan memberikan klarifikasi, koreksi maupun hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Bupati Kampar Saksikan Lansung Sertijab Plt Kepala Dinas PUPR Kampar

Mon, 07 Sep 2026 22:19:55 +0700

Bangkinang Kota – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar, Senin (7/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari Plt. Kepala Dinas PUPR sebelumnya, Rusdi Hanif, ST., MT., kepada Plt. Kepala Dinas PUPR yang baru, Arief Dwi Kurniawan, ST.

Prosesi Sertijab turut disaksikan oleh Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Marsiansyah, S.STP., M.Si., serta para pejabat Eselon III di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kampar.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti menyampaikan bahwa pergantian tugas dan amanah di lingkungan pemerintahan harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Kita menginginkan suatu lonjakan dan kinerja yang lebih baik untuk masyarakat,” ujar Misharti.

Ia juga menekankan agar seluruh kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2026 dapat segera dilaksanakan dan dipercepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kampar turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Rusdi Hanif yang telah mengemban amanah sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar.

“Terima kasih kepada Pak Rusdi Hanif yang sudah mengemban amanah sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR,” ungkapnya.

Kepada Plt. Kepala Dinas PUPR yang baru, Arief Dwi Kurniawan, Misharti menyampaikan ucapan selamat atas tambahan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

“Selamat kepada Pak Arief Dwi Kurniawan, ST. atas tambahan tugasnya sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR,” ucap Misharti.

Misharti berpesan agar dalam menjalankan tugas, Plt. Kepala Dinas PUPR dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, baik di lingkungan internal maupun dengan pihak eksternal.

“Lakukan komunikasi yang baik, bekerja dengan sebaik baiknya sesuai dengan slogan kita, Kampar di Hati. Bekerjalah dari hati,” pesannya.

Setelah dilantik, Jadikan Seluruh Jajaran Korpri Kampar sebagai Tauladan di Tengah-tengah Masyarakat

Mon, 14 Sep 2026 22:18:40 +0700

Bangkinang Kota — Setelah dilantik sebagai Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Kampar Periode 2025–2030, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. berharap seluruh jajaran Korpri mampu menjadi tauladan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar yang juga merupakan Penasehat Korpri Kabupaten Kampar, usai pelantikan Pengurus Korpri Kabupaten Kampar yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Korpri Pusat di Balai Bupati Kampar, Senin (14/9/2026). Menurutnya, keberadaan Korpri memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Jadikan seluruh jajaran sebagai tauladan di tengah-tengah masyarakat. Tauladan dalam disiplin, integritas, kebersamaan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pinta Ahmad Yuzar.

Bupati mengatakan, Korpri bukan sekadar wadah organisasi bagi aparatur, tetapi harus menjadi kekuatan yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme, soliditas, dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, seluruh pengurus diharapkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun semangat kebersamaan dalam melaksanakan tugas.

“Kami percaya, dengan pengurus yang solid, Korpri akan menjadi salah satu pendorong utama dalam kemajuan Kabupaten Kampar. Mari kita jaga integritas, tingkatkan disiplin, perkuat kebersamaan, dan hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Ahmad Yuzar.

Pemprov Riau Perkuat Sistem Pencegahan Karhutla, Desa Jadi Garda Terdepan

Tue, 01 Sep 2026 22:17:28 +0700

PEKANBARU - Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat dengan melibatkan seluruh unsur hingga tingkat desa. Pemerintah Provinsi Riau menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi harus dibangun melalui sistem yang terintegrasi sejak dari tingkat paling bawah.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan langkah yang akan dilakukan Pemprov Riau yakni menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau pada pertengahan September mendatang. Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus menyusun langkah pencegahan karhutla secara bersama-sama.

"Ada berbagai langkah yang kita kendalikan setelah kondisi ini. Insyaallah nanti pada pertengahan September, kita akan merencanakan rakor bersama seluruh desa di Riau," kata Plt Gubri SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Selasa (01/09/2026).

Dijelaskan, rakor tersebut akan melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran penting dalam pencegahan karhutla. Hal ini bertujuan agar langkah pencegahan kedepannya dapat berjalan secara terpadu di lapangan.

"Kita akan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Desa, Lurah, Babinsa, dan Kapolsek se-Provinsi Riau. Serta penandatanganan deklarasi membuka lahan tanpa membakar," jelasnya.

Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan agar persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap tahun.

"Kita tidak mau setelah api padam, kemudian semuanya selesai. Sesuai arahan dari Bapak Presiden, jelas dan tegas jangan setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api tapi pencegahannya harus dibangun dari bawah," tegasnya.

Karena itu, desa akan ditempatkan sebagai unsur utama dalam sistem pencegahan karhutla. Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi serta potensi kerawanan di wilayah masing-masing.

"Karena itu pertengahan September 2026 kita akan segera menyelenggarakan rakor bersama seluruh desa di Riau. Desa harus menjadi bagian utama dan sistem pencegahan," ujarnya.

Diterangkan, penguatan mitigasi perlu dilakukan sebelum musim kemarau tiba. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi peningkatan potensi kebakaran sekaligus memastikan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dapat dipetakan sejak awal.

"Sebab upaya mitigasi ke depan, langkah pencegahan harus diperkuat sebelum musim kemarau tiba untuk menekan potensi munculnya titik api dan pemetaan wilayah," terang Plt Gubri SF Hariyanto.

Selain pemetaan wilayah, pihaknya juga akan mendorong penyusunan peta rawan kebakaran serta pemantauan titik api secara berkala. Data ini diharapkan menjadi dasar bagi seluruh pihak terkait dalam menentukan langkah cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran.

"Kemudian, menyusun peta rawan kebakaran dan memantau titik api secara berkala. Selanjutnya, kita lakukan edukasi kepada masyarakat memberikan sosialisasi agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan tidak meninggalkan api unggun dalam kondisi menyala," ungkapnya.

Plt Gubernur SF Hariyanto menuturkan, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting karena pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan personel dan sarana pemadaman. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi faktor utama untuk mencegah munculnya sumber api.

Selain edukasi, pengawasan di tingkat desa juga akan diperkuat melalui kegiatan patroli. Pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan secara rutin terhadap kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran.

"Yang terakhir, pengawasan dalam rangka mengoptimalkan patroli hutan bersama para masyarakat peduli api dan Satlinmas di tingkat desa," pungkasnya.

Ada 1.225 Titik Panas di Sumatra, Riau Diselimuti Kabut Asap Tipis

Tue, 08 Sep 2026 22:15:57 +0700

PEKANBARU — BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Pekanbaru mendeteksi lonjakan tajam jumlah titik panas (hotspot) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Pulau Sumatera. Berdasarkan pembaruan data hingga pukul 17.00 WIB, total titik panas yang tersebar di berbagai provinsi di Sumatera telah menembus angka 1.225 titik.

Prakirawan BMKG Pekanbaru Indah DN mengatakan Provinsi Sumatera Selatan menjadi wilayah penyumbang terbanyak dengan total 799 titik panas. Angka ini melonjak jauh dibanding provinsi lain dan menunjukkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang terjadi di wilayah selatan Sumatera tersebut.

"Selain Sumatera Selatan, Provinsi Riau dan Jambi juga mencatatkan angka yang cukup signifikan. Jambi terpantau memiliki 99 titik panas, sedangkan Provinsi Riau berada di urutan kedua terbesar di Sumatera dengan total 117 titik panas yang tersebar di belasan wilayah kabupaten dan kota," ujar Indah Selasa (8/9/2026).

Di Provinsi Riau, sebaran titik panas paling mendominasi berada di Kabupaten Indragiri Hulu dengan total 48 titik, disusul oleh Kabupaten Siak sebanyak 22 titik, dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan 15 titik. Kondisi ini menuntut kewaspadaan ekstra dari tim satgas darat maupun udara setempat.

Beberapa wilayah lain di Riau juga tidak luput dari sebaran titik panas meski dalam skala lebih kecil.

"BMKG mencatat Kabupaten Bengkalis memiliki 10 titik, Kota Dumai 8 titik, serta Kabupaten Kuantan Singingi dan Pelalawan masing-masing terdeteksi sebanyak 4 titik panas," kata Indah.

Sementara itu, wilayah Riau lainnya seperti Kabupaten Rokan Hilir mencatatkan 3 titik panas, Kabupaten Kampar dan Siak masing-masing 2 titik, serta Kabupaten Kepulauan Meranti terdeteksi 1 titik. Akumulasi dari seluruh wilayah ini mempertegas meluasnya ancaman karhutla di Riau.

Dampak dari maraknya titik panas mulai mengganggu kualitas udara dan tingkat visibilitas di sejumlah wilayah Riau. Berdasarkan pembaruan data jarak pandang (visibility) pukul 16.00 WIB, fenomena asap mulai menyelimuti wilayah Kota Pekanbaru, Rengat, Pelalawan, hingga Tambang, yang mana seluruhnya mencatatkan jarak pandang terbatas hanya sejauh 5 kilometer.

Pihak BMKG Pekanbaru melalui prakirawan Indah DN mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan instansi terkait untuk tetap waspada serta meningkatkan koordinasi pencegahan karhutla.

"Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan guna mencegah memperburuk kondisi paparan asap yang kini mulai menyelimuti permukiman," tegasnya.

Polres Bengkalis Gagalkan Penyelundupan 65 Kg Sabu Asal Malaysia

Thu, 10 Sep 2026 22:14:49 +0700

PEKANBARU - Tim gabungan Polsek Bantan dan Satresnarkoba Polres Bengkalis menggagalkan penyelundupan 65 kilogram sabu asal Malaysia di perairan Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Penindakan tersebut dilakukan usai petugas menerima laporan masyarakat terkait rencana pengiriman narkotika jalur laut menuju daratan Bengkalis.

Petugas Polsek Bantan menyergap satu unit mobil Mitsubishi L300 berpelat BM 8955 BN yang dikemudikan pria berinisial S di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Bantan. Dari hasil penggeledahan kendaraan tersebut, petugas menemukan empat karung berisi 65 bungkus barang bukti diduga sabu.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan bahwa barang bukti dan pengemudi langsung dibawa ke kantor polisi untuk proses pemeriksaan lanjutan.

"Hasilnya, petugas menemukan 4 karung berisi 65 bungkus yang diduga narkotika jenis sabu. S bersama barang bukti yang diduga sabu itu diamankan ke Mapolsek Bantan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut," ujar Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar.

Pengembangan kasus menghasilkan penangkapan dua pelaku tambahan berinisial ST dan P di lokasi terpisah. Kedua pelaku diduga berperan membawa karung sabu dari perairan laut menuju daratan menggunakan satu unit kapal motor nelayan.

Tim gabungan selanjutnya menggeledah sebuah ruko dua lantai di Jalan Kelapapati, Kecamatan Bengkalis. Di lokasi tersebut, petugas menyita sejumlah tas hitam, kantong plastik, serta karung yang diduga digunakan sebagai sarana pengemasan narkotika.

Dalam operasi pengungkapan ini, petugas mengamankan barang bukti kendaraan berupa satu unit pikap, satu unit sepeda motor, satu unit kapal motor, serta tiga unit telepon seluler. Seluruh barang bukti kini disita di Mapolres Bengkalis untuk kepentingan penyidikan.

Fahrian menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendalaman guna membongkar seluruh jaringan internasional yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan sinergi antarjajaran sangat penting dalam mengungkap serta memutus mata rantai peredaran narkotika. Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas,” kata Fahrian.

Pemeriksaan awal mengindikasikan barang haram tersebut dikirim dari jaringan internasional di Malaysia dan telah beberapa kali melintasi wilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Pihak kepolisian memastikan proses hukum akan berjalan tegas guna menutup ruang gerak peredaran narkotika di daerah perbatasan.

Karhutla di Dayun Padam, Personel Satpol PP Riau Kembali ke Pekanbaru

Mon, 14 Sep 2026 22:13:53 +0700

PEKANBARU - Setelah sepekan berjibaku memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, sebanyak 15 personel Satpol PP Riau kembali bertugas di Kota Pekanbaru. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Riau, Sri Sadono menyebutkan seluruh personel telah menyelesaikan tugas pada Sabtu, 12 September lalu.

"Alhamdulillah semua tim sudah kembali ke Kota Pekanbaru. Terakhir tugas pada Sabtu kemarin. Personel sudah aktif bertugas per hari ini di Pekanbaru, dikarenakan titik api di Riau sudah tidak ditemukan dan tidak ada permintaan bantuan dari kabupaten kota lagi," kata Sri Sadono, Senin (14/9/2026).

Dikatakannya, pihaknya akan menyiagakan tim jika memang diperlukan untuk membantu pemadaman Karhutla di daerah.

"Kita siap selalu. Kalau memang dibutuhkan di lapangan, pasti ajan kita turunkan tim sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan," katanya.

Adapun yang menjadi kesulitan di lokasi pemadaman, tepatnya di Desa Suka Mulya dikatakan Sri Sadono titik api yang jauh dari sumber air.

"Yang jadi evaluasi kita kemarin, yaitu kondisi selang. Mengingat kondisi jarak api yang jauh dari sumber air, sehingga membutuhan selang yang banyak, belum lagi terkadang selang yang bocor. Jadi memang kita kekurangan di selang, terutama selang ukuran 2,5 inch dan 1,5 inch. Kalau untuk mesin, di Satpol PP Provinsi mencukupi," ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Tim Satpol PP Riau diterjunkan ke Desa Suka Mulya, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak guna memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Mengingat kondisi lokasi Karhutla yang jauh masuk ke dalam hutan atau lahan, tim Satpol PP memakai perahu untuk transportasi personil dan alat.

Untuk mobilisasi, tim Satpol PP menggunakan perahu bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Riau. Personil juga tinggal sementara di Kantor Desa Sukamulya, Kecamatan Dayun selama bertugas.

"Saat ini tim bergabung dengan tim gabungan di lapangan. Dalam operasi pemadaman, Satpol PP Riau mengerahkan sejumlah peralatan. Di antaranya 4 unit pompa ministriker, 1 pompa apung, dan 2 unit pompa berkapasitas 8 HP. Untuk pendukung, tim juga membawa 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 perahu fiber," katanya.

Asap Masih Selimuti Pekanbaru, Warga Diminta Tak Abai Pakai Masker

Thu, 03 Sep 2026 22:13:06 +0700

PEKANBARU - Kabut asap kembali menyelimuti Kota Pekanbaru pada Kamis (3/9/2026) pagi. Kondisi ini membuat kualitas udara kembali berada pada kategori tidak sehat, menyusul asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali terlihat cukup pekat di sejumlah wilayah.

Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan penggunaan masker, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengingatkan warga untuk tetap memperhatikan kondisi kualitas udara yang dapat berubah sewaktu-waktu.

"ISPU dalam status tidak sehat, artinya tetap harus ada kewaspadaan," kata Markarius Anwar, Kamis (3/9/2026).

Menurutnya, kondisi kebakaran lahan di Kota Pekanbaru saat ini masih terkendali. Bahkan, tidak terdapat titik api di wilayah Kota Pekanbaru.

Namun, persoalan asap yang menyelimuti Pekanbaru saat ini diduga berasal dari wilayah sekitar. Asap tersebut terbawa hembusan angin hingga masuk ke wilayah Kota Pekanbaru.

"Kalau kita lihat dari data BNPB, daerah selatan kita Palembang, Jambi, dan beberapa kabupaten di Riau daerah selatan kita Pelalawan dan Inhu masih ada lahan yang terbakar. Sehingga kita mendapatkan dampaknya," terang Markarius.

Kondisi tersebut membuat warga tetap diminta waspada. Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya ketika kondisi udara memburuk.

Pasalnya, kualitas udara di Pekanbaru dapat berubah-ubah mengikuti pergerakan dan arah angin. Meski kondisi kebakaran di dalam wilayah kota terkendali, asap dari daerah lain tetap berpotensi terbawa angin dan memengaruhi kualitas udara.

Pemko Pekanbaru juga telah mengantisipasi dampak kesehatan akibat kondisi tersebut. Dinas Kesehatan diminta mengaktifkan seluruh Puskesmas untuk memastikan kesiapan pelayanan bagi masyarakat, terutama dalam menangani gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap.

"Kita sudah meminta ke dinas kesehatan untuk mengaktifkan seluruh Puskesmas, agar melengkapi kebutuhan-kebutuhan terkait penanganan ISPA," jelasnya.

Dengan kembali memburuknya kualitas udara, masyarakat diminta tidak menganggap remeh kondisi kabut asap. Penggunaan masker saat berada di luar ruangan serta membatasi aktivitas di tengah kondisi udara yang tidak sehat menjadi langkah yang perlu diperhatikan warga.

Pemko Pekanbaru Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Laksanakan Instruksi Wali Kota Tentang Karhutla

Mon, 07 Sep 2026 22:12:00 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memperkuat koordinasi lintas sektor guna melaksanakan Instruksi Wali Kota Pekanbaru tentang Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Plt Kalaksa BPBD) Kota Pekanbaru Martin Manoluk menyebutkan, penguatan koordinasi itu berlangsung melalui rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Zulhelmi Arifin, bertempat di aula Mal Pelayanan Publik (MPP) DPM-PTSP, Minggu (6/9/2026).

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, serta unsur terkait bergerak secara terpadu dalam menghadapi potensi dan dampak Karhutla di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Instruksi Wali Kota Pekanbaru Nomor P.500.8.5.4/Setda-Tapem/6/2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla, terang Martin, seluruh unsur pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan, melakukan pemetaan wilayah rawan, memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana, serta memperkuat pemantauan terhadap titik panas, titik api, kondisi cuaca, dan laporan masyarakat.

"BPBD Kota Pekanbaru menjadi salah satu unsur utama dalam pelaksanaan koordinasi tersebut dengan mengoptimalkan Posko Pekanbaru Siaga Karhutla sebagai pusat kendali, koordinasi, informasi dan pelaporan," ujarnya, Senin (7/9/2026).

Di samping itu, BPBD juga diminta memutakhirkan peta wilayah rawan hingga tingkat kelurahan serta mengoordinasikan patroli dan penanganan bersama unsur terkait.

Di tingkat kewilayahan, lanjut Martin, camat dan lurah diinstruksikan mengaktifkan posko siaga, meningkatkan pemantauan wilayah rawan, menerima serta memverifikasi laporan masyarakat, melakukan penanganan awal apabila terjadi kebakaran, dan segera melaporkan setiap kejadian kepada BPBD.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan.

"Apabila terjadi kebakaran lahan maupun menemukan titik api, asap, atau aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran lahan, masyarakat kita minta segera melaporkannya ke call center 112," tutup Martin.

Berpotensi Picu Kebakaran Lahan, Pemko Pekanbaru Himbau Warga tak Bakar Sampah

Tue, 08 Sep 2026 22:11:08 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menghimbau warga supaya tidak membakar sampah di tengah musim kemarau kering yang terjadi saat ini.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Dr.Tr H Zulhelmi Arifin S.STP M.Si menyebutkan, pembakaran sampah apalagi dibakar di sembarang tempat berpotensi memicu terjadinya kebakaran lahan.

Hal itu seperti yang terjadi di kawasan Jalan Pemuda, Kecamatan Payung Sekaki, baru-baru ini. Warga tidak sengaja membakar sampah di atas lahan gambut sehingga sulit dipadamkan.

"Itu sampai 4 hari kita padamkan apinya, karena ternyata gambutnya cukup dalam sekitar 2 meter," ungkap Zulhelmi Arifin, usai pelaksanaan Salat Istisqa di halaman Masjid Paripurna Al-Firdaus, komplek perkantoran terpadu walikota di Tenayan Raya, Selasa (8/9/2026).

Peristiwa serupa, terang Ami, sapaan Zulhelmi Arifin, juga terjadi di beberapa titik di wilayah Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai.

"Kondisinya juga sama, bakar sampah juga. Jadi kita menghimbau masyarakat agar tidak membakar sampah," ucapnya.

Dengan adanya Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS), lanjut Ami, saat ini warga di Kota Pekanbaru cukup menempatkan sampah yang dihasilkan setiap harinya di depan rumah masing-masing.

"Nantinya sampah ini akan diangkut oleh LPS. Jadi, sampah cukup dikumpulkan saja, tidak perlu dibakar, nanti LPS yang akan mengangkut," tutupnya.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Raih Penghargaan Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026

Thu, 10 Sep 2026 22:10:24 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.

Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Ingot hadir didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi ini menjadi penyemangat bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah mendata anak-anak yang tidak atau sempat putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak.

“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.

Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ijazahnya masih tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. Pemerintah kota siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah di sekolah swasta maupun pondok pesantren, agar ijazah tersebut dapat segera diterima dan digunakan untuk melanjutkan pendidikan ataupun mencari pekerjaan.

Penjaringan anak tidak sekolah dilakukan hingga ke tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan ijazah juga dapat melapor melalui pihak kecamatan untuk segera ditindaklanjuti.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah kota juga terus membenahi sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

Hari Pramuka ke-65, Agung Dorong Gerakan Satu Siswa Satu Polybag

Sat, 12 Sep 2026 22:08:59 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mendorong anggota Pramuka ikut mengambil peran dalam memperkuat ketahanan pangan. Salah satunya melalui gerakan satu siswa satu polybag yang dapat dikembangkan di setiap gugus depan.

Dorongan tersebut disampaikan Agung saat memperingati Hari Pramuka ke-65 yang digelar di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Sabtu (12/9/2026). Ia menegaskan, kegiatan kepramukaan harus mampu melahirkan karya nyata dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

"Atas nama Pemko Pekanbaru, saya menyampaikan selamat Hari Pramuka ke-65. Perjalanan panjang Gerakan Pramuka selama 65 tahun telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk generasi muda yang beriman, berkarakter, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan mencintai Tanah Air," kata Agung.

Menurutnya, nilai-nilai kepramukaan tercermin dalam setiap atribut yang dikenakan anggotanya. Seragam cokelat dan setangan leher merah putih bukan sekadar pakaian, tetapi menjadi simbol kehormatan, kedisiplinan, persaudaraan, serta tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

"Trisatya adalah janji yang kita ucapkan. Dasa Darma adalah sikap yang harus kita tunjukkan," ujarnya.

Agung menilai, peringatan Hari Pramuka harus menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong anggota Pramuka menciptakan berbagai karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pramuka harus mampu melahirkan karya. Lebih dari sekadar mengenakan seragam, Pramuka harus menjadi teladan. Lebih dari sekadar pandai membuat simpul, Pramuka harus mampu mengurai persoalan," ucapnya.

Ia menyebut tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), perubahan iklim, penyalahgunaan narkoba, perundungan, penyebaran hoaks, hingga perjudian daring menjadi persoalan yang membutuhkan ketahanan karakter.

Karena itu, Agung meminta anggota Pramuka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Trisatya dan Dasa Darma dalam menghadapi perkembangan zaman.

"Jadilah Pramuka yang kreatif dan modern, tetapi tetap memiliki adab, disiplin, serta dapat dipercaya," pesannya.

Agung juga berharap setiap gugus depan di Kota Pekanbaru menjadi ruang tumbuh bagi lahirnya gagasan, karya, prestasi, sekaligus pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 Tahun 2026, yakni "Berkreasi, Berinovasi, Terampil, dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan."

Tema tersebut, lanjut Agung, juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air.

"Swasembada pangan bukan hanya persoalan menanam dan memanen. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan nyata di lingkungan kita," jelasnya.

Di tingkat daerah, Gerakan Pramuka didorong ikut mengambil peran dalam menjaga lingkungan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Agung mengatakan semangat tersebut sejalan dengan Gerakan Pekanbaru Lestari dan nilai Dasa Darma Pramuka, khususnya cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.

Untuk itu, anggota Pramuka diharapkan menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah, tidak membuang sampah ke drainase, serta menanam dan merawat pohon hingga tumbuh.

Dalam mendukung swasembada pangan, Agung mendorong pengembangan gerakan satu siswa satu polybag di setiap gugus depan. Para siswa dapat menanam cabai, sayuran, maupun tanaman pangan lainnya.

"Untuk mendukung swasembada pangan, Gerakan Pramuka satu siswa satu polybag dapat dikembangkan di setiap gugus depan dengan menanam cabai, sayuran, dan tanaman pangan lainnya," tutur Agung.

Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengajarkan siswa bercocok tanam. Lebih jauh, gerakan tersebut dapat menjadi sarana pendidikan agar generasi muda memahami pentingnya ketahanan pangan sejak dini.

Selain bidang lingkungan dan pangan, Agung juga meminta Gerakan Pramuka hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Anggota Pramuka didorong ikut mengenalkan layanan darurat 112 Pekanbaru Aman kepada masyarakat.

"Pramuka juga harus hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan serta ikut mengenalkan layanan 112 Pekanbaru Aman," pungkasnya.

Perkuat Kepercayaan Publik, Pemko Pekanbaru Gandeng Dewan Pers

Mon, 14 Sep 2026 22:08:12 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat kemitraan dengan perusahaan pers dan insan media melalui Forum Focus Group Discussion (FGD) Kemitraan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Media di Hotel Batiqa, Senin (14/9/2026).

Kegiatan yang digelar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru tersebut mengangkat tema “Kolaborasi Pemerintah dan Media dalam Membangun Kepercayaan Publik serta Memperkuat Citra Kota Pekanbaru”.

Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Aznom Zaifani dalam sambutannya mengatakan, forum tersebut digelar karena Pemko Pekanbaru memandang hubungan pemerintah dan media tidak sekadar berkaitan dengan publikasi. Kemitraan pemko dan media perlu dibangun secara sehat, profesional, transparan, beretika, serta tetap menghormati independensi masing-masing pihak.

“Pemko membutuhkan media yang profesional, kredibel, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, media juga membutuhkan pemerintah yang terbuka, responsif, mudah diakses, serta memberikan ruang bagi kerja jurnalistik yang independen,” ujarnya.

Atas dasar itu, Diskominfotiksan menghadirkan Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam penguatan kehidupan pers nasional. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka bagi pemerintah, perusahaan pers, wartawan, dan Dewan Pers untuk menyamakan pemahaman, membahas berbagai persoalan, serta merumuskan langkah bersama dalam memperkuat kemitraan pemerintah dan media di Kota Pekanbaru.

Kegiatan ini memiliki sejumlah tujuan, di antaranya memperkuat hubungan kemitraan antara Pemko Pekanbaru dengan perusahaan pers dan insan media. Selain itu, forum diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan berkelanjutan antara pemerintah, media, dan Dewan Pers.

“Forum ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman perusahaan pers dan media mengenai profesionalisme, etika jurnalistik, pendataan, serta standardisasi perusahaan pers,” ucap Aznom.

Selain itu, forum menjadi wadah bagi perusahaan pers untuk menyampaikan berbagai masukan, kendala, dan harapan terkait keberlanjutan industri media.

Pemko Pekanbaru juga berharap kegiatan tersebut menghasilkan pemahaman dan komitmen bersama dalam membangun komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pemko Pekanbaru menghadirkan dua narasumber dari Dewan Pers, yakni Yogi Hadi Smanto selaku Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers serta Muhammad Bayan Jazuli selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik Pers Dewan Pers.

Sejumlah materi yang dibahas meliputi profesionalisme dan standardisasi perusahaan pers, pendataan dan verifikasi perusahaan pers, etika jurnalistik dan penegakan kode etik, hubungan kemitraan antara pemerintah dan media, serta tantangan media di tengah perkembangan teknologi dan media digital.

Pembahasan juga diarahkan pada penguatan komunikasi publik pemerintah melalui media yang kredibel dan bertanggung jawab. Forum ini menjadi momentum bagi Pemko Pekanbaru untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada media.

“Kami juga perlu membangun komunikasi yang lebih cepat dan responsif, menerima kritik, saran, serta masukan yang konstruktif,” sebut Aznom.

Kemitraan dengan media harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, penyebarluasan informasi mengenai pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat juga perlu terus diperkuat.

Bagi perusahaan pers, forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas dan profesionalisme perusahaan, proses pendataan dan verifikasi perusahaan pers, serta pemenuhan standar perusahaan pers.

Tidak hanya itu, penguatan tata kelola redaksi dan manajemen media, peningkatan kualitas serta kredibilitas pemberitaan, strategi menghadapi tantangan industri media, hingga upaya menjaga keberlanjutan perusahaan pers secara sehat dan mandiri juga menjadi perhatian.

“Dengan demikian, perusahaan pers tidak hanya mampu menjalankan fungsi pemberitaan, tetapi juga memiliki fondasi kelembagaan dan manajemen yang kuat,” jelas Aznom.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi semata. Hasil pembahasan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang nyata antara Pemko Pekanbaru dan media.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers yang telah berkenan hadir dan berbagi pengetahuan, pengalaman, serta perspektif dalam rangka memperkuat kehidupan pers dan kemitraan antara pemerintah dan media,” tutupnya.

Agung Nugroho Raih Penghargaan KompasTV, Pekanbaru Dinilai Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan

Thu, 10 Sep 2026 04:40:16 +0700

PEKANBARU — Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sarana serta prasarana sekolah mendapat apresiasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

«“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.»

Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang sempat mengalami putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

«“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.»

Selain persoalan akses sekolah, Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih menghadapi persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pemerintah kota, kata Ingot, siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta maupun pondok pesantren. Langkah tersebut diharapkan memastikan anak-anak dapat segera memperoleh ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Penjaringan anak tidak sekolah juga dilakukan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan terkait ijazah dapat menyampaikannya melalui pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui perluasan akses pendidikan, tetapi juga dengan pembenahan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan KompasTV tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

Wakil Bupati Kampar Buka Pawai Kemerdekaan HUT RI ke-81 di Kecamatan Salo

Sat, 15 Aug 2026 14:19:49 +0700

Salo, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., membuka Pawai Kemerdekaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Kecamatan Salo, Sabtu (15/8/2026).

Kegiatan pawai berlangsung meriah dan penuh semangat. Pawai diikuti oleh seluruh siswa-siswi sekolah dasar (SD), para guru se-Kecamatan Salo, serta masyarakat. Seluruh peserta tampil dengan berbagai atribut bernuansa kemerdekaan, khususnya warna merah putih, yang semakin menambah semarak suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kampar turut berbaur bersama para peserta pawai dan masyarakat. Di sela-sela kegiatan, Dr. Hj. Misharti juga membagikan bendera Merah Putih kepada masyarakat untuk dipasang di depan rumah masing-masing.

Pembagian bendera tersebut merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan HUT Kemerdekaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme.

Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Salo, jajaran PGRI, para guru, siswa-siswi, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Salo ini. Pawai ini bukan hanya sekadar memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, kebersamaan, dan persatuan di tengah masyarakat.”

Menurut Wakil Bupati, antusiasme masyarakat dalam mengikuti pawai menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan masih sangat kuat. Ia juga mengapresiasi kreativitas para peserta yang mengenakan berbagai atribut kemerdekaan.

“Semangat seperti ini sangat baik untuk terus kita tumbuhkan, khususnya kepada generasi muda. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif dan terus memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Kampar dan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Salo Sofiandi, S.E., M.E., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan seluruh masyarakat Kecamatan Salo.

“Kegiatan ini bukan sekadar memeriahkan HUT RI, tetapi juga menjadi momentum untuk menjalin dan mempererat silaturahmi kita sesama masyarakat di Kecamatan Salo khususnya. Dengan kegiatan seperti ini, kita dapat memperkuat kebersamaan dan rasa persaudaraan.” ujar Sofiandi.

Usai membuka dan mengikuti rangkaian pawai, Wakil Bupati Kampar juga mengunjungi Bazar PGRI Kecamatan Salo. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati melihat berbagai kegiatan dan produk yang ditampilkan dalam bazar serta memberikan apresiasi kepada jajaran PGRI Kecamatan Salo yang turut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Salo Sofiandi, S.E., M.E., Kapolsek Salo, Danramil, Ninik Mamak, para guru, siswa-siswi, serta masyarakat Kecamatan Salo.

Pawai berlangsung penuh semangat dengan kibaran bendera Merah Putih dan beragam atribut kemerdekaan. Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan masyarakat Kecamatan Salo dalam menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. (Wakil Bupati Kampar Buka Pawai Kemerdekaan HUT RI ke-81 di Kecamatan Salo

Pembagian bendera tersebut merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyemarakkan HUT Kemerdekaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Salo Sofiandi, S.E., M.E., Kapolsek Salo, Danramil, Ninik Mamak, para guru, siswa-siswi, serta masyarakat Kecamatan Salo.

Bupati Kampar Silaturahmi Bersama PWRI, Pepabri, Legiun Veteran dan Tokoh Masyarakat dalam Semarak HUT ke-81 RI

Tue, 18 Aug 2026 14:18:31 +0700

Bangkinang Kota – Dalam rangka memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., MT., bersilaturahmi bersama Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), serta tokoh masyarakat Kabupaten Kampar.

Kegiatan silaturahmi tersebut digelar di Halaman Rumah Dinas Bupati Kampar, Selasa (18/8/2026), dan berlangsung penuh keakraban serta kekeluargaan.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., Bupati Kampar pada masanya Saleh Djasit, Bupati Kampar pada masanya Jefri Noer beserta istri Eva Yuliana, Sekda Kampar pada masanya Zulfan Hamid dan Zulher, MS., serta ratusan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa pembangunan Kabupaten Kampar tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Menurutnya, dibutuhkan kebersamaan, sinergi dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para senior dan tokoh-tokoh yang telah memberikan pengabdian bagi daerah.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, untuk itu perlu sinergi dari kita semua. Kami juga menerima dan berharap tunjuk ajar serta kritikan dari senior-senior kami yang sifatnya membangun untuk Kabupaten Kampar yang kita cintai,” ujar Ahmad Yuzar.

Ia menambahkan, para tokoh dan senior Kabupaten Kampar memiliki pengalaman serta pengetahuan yang sangat berharga dalam perjalanan pembangunan daerah. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi seperti ini perlu terus dijaga agar pemerintah daerah dapat memperoleh masukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

“Kami berharap silaturahmi ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang untuk bertukar pikiran, memberikan masukan dan bersama-sama mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kampar,” tambahnya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para senior, veteran, purnawirawan, wredatama serta tokoh masyarakat yang selama ini telah memberikan sumbangsih pemikiran dan pengabdian bagi Kabupaten Kampar dan bangsa Indonesia.

Sementara itu, Bupati Kampar pada masanya sekaligus Gubernur Riau pada masanya, Saleh Djasit, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kampar atas undangan dan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama para tokoh dan senior daerah.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kampar yang terus membangun komunikasi dengan para mantan pejabat, senior, veteran dan tokoh masyarakat.

“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kampar yang telah mengundang kami untuk bersilaturahmi. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mempererat hubungan dan kebersamaan. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk terus memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan Kabupaten Kampar,” ungkapnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga kebersamaan serta meningkatkan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Kampar yang lebih maju.

Semarak HUT RI Ke-81, BKPSDM Kampar Gelar Berbagai Lomba

Thu, 20 Aug 2026 14:17:18 +0700

Bangkinang Kota - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-81, Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar menggelar berbagai lomba di kantor BKPSDM Kampar, Kamis (20/08/2026).

Acara yang dimulai pukul 08:00 WIB dan berakhir pada siang Pulul 12:00 WIB ini menghadirkan beragam perlombaan seperti Memasang Sarung sambil terbangkan Balon, Lomba Memindahkan Gelas Pakai Balon, Lomba Makan Kerupuk dengan Kayu Pancing, Lomba mengambil Bola pakai sarung, Lomba masukkan Pipet kedalam Botol, Lomba mengangkat Cup menggunakan tali, Lomba Gerak berpasangan dengan Kertas serta Lomba mengisi air dengan posisi peserta melingkar.

Kemeriahan acara semakin terasa dengan kehadiran Kepala Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar Riadel Fithri, SP, M.Si dan Sekretaris BKPSDM Kampar Roi Marten beserta, Kabid, Kasi, Jafung serta Seluruh Pegawai dan PPPK di Lingkup BKPSDM Kampar.

Dalam kegiatan tersebut, tampaknya Kaban BKPSDM Kampar Riadel Fithri turut aktif dalam mengikuti lomba, dengan sebagai Juri dalam Yel yel Kelompok yang dibentuk serta seluruh Pegawai dilingkup BKPSDM turut aktif dan gembia mengikutinya.

Riadel Fithri Menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun semangat kebersamaan dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. “Kami mengadakan lomba-lomba ini untuk memeriahkan kemerdekaan RI, sekaligus mempererat kekompakan di antara kita. Tidak hanya mengejar juara, tapi lebih pada semangat merayakan Dirgahayu Indonesia.

Ia juga menambahkan bahwa tahun ini ada beberapa penambahan lomba dan penekanan pada semangat memeriahkan acara, bukan sekadar mengejar kemenangan.

“Lomba-lomba yang kami adakan bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih meriah dan tidak hanya fokus pada juara. Yang penting adalah semangat dan kebersamaan dalam merayakan kemerdekaan”ungkapnya.”

“Untuk itu, Melalui semangat kemerdekaan, kebersamaan terus dirawat. Karena kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara, tetapi juga dengan bergembira, kompak, saling mendukung, dan terus menguatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.”tutupnya.”

Hal tersebut disambung oleh Sekretaris BKPSDM Kampar Roi Marten yang mengatakan Merdekaaaa !!!

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat silaturahmi, kebersamaan dan kekompakan seluruh pegawai, mulai dari pejabat hingga staf.

“Mudah-mudahan dengan adanya permainan ini, silaturahmi, kebersamaan, kekompakan seluruh Pegawai PPPK, pejabat dan staf bisa semakin ditingkatkan,”tutupnya.

Pemprov Riau Serahkan Sejumlah Penghargaan pada Ajang Riau Investment Award 2026

Fri, 14 Aug 2026 14:15:53 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyerahkan sejumlah penghargaan pada ajang Riau Investment Award Periode Januari – Juni Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah dan perusahaan yang memiliki realisasi investasi tertinggi.

Kepala DPMPTSP Riau Vera Angelika OK menyebutkan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemprov Riau atas kontribusi dalam pemberdayaan UMKM dan tenaga kerja disabilitas.

"Ini menjadi bentuk apreasiasi Pemprov Riau kepada sejumlah pihak yang memiliki realisasi investasi tertinggi dan juga telah berkontribusi dalam pembangunan Riau," katanya.

Adapun penghargaan tersebut diberikan, atas kategori realisasi investasi terbesar tingkat kabupaten kota periode Januari-Juni 2026, yakni Kota Pekanbaru pada peringkat pertama dengan realisasi Rp7,55 triliun.

Disusul Kota Dumai di peringkat kedua dengan realisasi Rp5,57 triliun dan Kabupaten Kampar di peringkat ketiga dengan realisasi Rp5,29 triliun.

"Kita juga memberikan penghargaan pada kategori Penanaman Modal Asing (PMA), yang diberikan kepada PT TH Indo Plantations yang menjadi perusahaan dengan realisasi investasi terbesar dengan nilai Rp1,57 triliun," kata Vera.

Sementara pada peringkat kedua diraih PT Semesta Alam Permai dengan realisasi Rp1,46 triliun dan peringkat ketiga pada PT Gandarah Hendana dengan realisasi Rp1,43 triliun.

Sementara pada Kategori Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diberikan kepada PT Hutama Karya yang menduduki peringkat pertama dengan realisasi investasi Rp6,48 triliun. Kemudian PT Arara Abadi di peringkat kedua dengan Rp1,98 triliun dan PT Energi Sejahtera Mas di peringkat ketiga dengan Rp1,57 triliun.

Kemudian, untuk Kategori Kemitraan Terbaik dengan UMKM, dikatakan Vera, Pemprov Riau juga memberikan apresiasi kepada perusahaan yang aktif membina UMKM.

"Diberikan kepada First Resources Group yang meraih penghargaan melalui program Inkubasi UMKM Disabilitas dengan jumlah binaan 300 orang penyandang disabilitas.

"Kemudian untuk PT Marita Makmur Jaya yang dinilai terbaik melalui program Inkubasi UMKM Kopi dengan 4 UMKM binaan. Sementara PT Sahabat Sawit Rokan Sejahtera yang mendapat penghargaan karena membentuk legalitas koperasi disabilitas dengan 1 kelompok beranggotakan 300 orang," ungkap Vera.

Terakhir, pada Kategori Pembinaan Tenaga Kerja Disabilitas, Pemprov Riau memberikan penghargaan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang telah melakukan penyerapan dan pembinaan terhadap 51 pekerja penyandang disabilitas.

"Pemberian Riau Investment Award ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Riau kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah yang tidak hanya mengejar angka investasi, tetapi juga memberikan dampak nyata berupa penyerapan tenaga kerja, penguatan UMKM, dan pemberdayaan kelompok rentan," pungkasnya.

Integritas Petugas Lapas Jadi Kunci Membangun Kepercayaan Publik

Mon, 17 Aug 2026 14:14:34 +0700

PEKANBARU - Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masa pidana, tetapi juga memastikan warga binaan mampu kembali menjalani kehidupan secara mandiri dan produktif di tengah masyarakat. Karena itu, proses pembinaan menjadi bagian penting dalam menyiapkan warga binaan agar dapat kembali berkontribusi setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Dalam membaca arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, mengatakan keberhasilan pemasyarakatan harus dilihat dari kemampuan seseorang untuk kembali ke lingkungan sosial tanpa mengulangi tindak pidana. Menurutnya, keberhasilan tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak.

"Keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya ketika seseorang selesai menjalani pidana, melainkan ketika ia mampu kembali ke masyarakat, hidup mandiri, produktif, dan tidak mengulangi tindak pidana. Keberhasilan ini membutuhkan sinergi dari jajaran petugas pemasyarakatan, keluarga, pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat," ujar Plt Gubri SF Hariyanto, Senin (17/08/2026).

Dituturkan bahwa dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam proses reintegrasi sosial warga binaan. Selain itu, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas Lapas yang selama ini menjalankan tugas pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan.

"Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemasyarakatan atas dedikasi dan pengabdiannya. Terus jaga profesionalisme dan integritas," tuturnya.

Dijelaskan, seluruh petugas pemasyarakatan dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas sesuai ketentuan. Ia menegaskan tidak boleh ada petugas yang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan narkotika dan penyalahgunaan kewenangan.

"Tidak ada ruang dan tidak ada toleransi bagi keterlibatan petugas dalam peredaran gelap narkotika, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, praktik percaloan, penyelundupan barang terlarang, maupun pelanggaran lainnya yang mencederai kepercayaan masyarakat," jelasnya.

Diungkapkan, integritas petugas menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun sistem pemasyarakatan yang kredibel. Pengawasan dan pembenahan internal harus terus dilakukan agar seluruh proses pembinaan berjalan secara profesional, transparan, dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan.

"Mari kita jadikan momentum Hari Kemerdekaan ini untuk memperkuat semangat perubahan, memberikan kesempatan kedua, serta membangun sistem pemasyarakatan yang semakin profesional, akuntabel, humanis, dan berintegritas," ungkapnya.

Plt Gubri SF Hariyanto berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi energi bersama untuk memperkuat pembangunan nasional, termasuk melalui sistem pemasyarakatan yang mampu memberikan kontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Ia mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi demi menciptakan proses reintegrasi sosial yang lebih baik.

"Dengan semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, mari kita berkontribusi mewujudkan Indonesia yang semakin maju, berkeadilan, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Merdeka," pungkasnya.

Pekanbaru Raih Juara II Program 3 Juta Rumah, Dapat Bantuan Bedah 250 Rumah

Thu, 13 Aug 2026 14:13:08 +0700

BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meraih Juara II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026) malam.

Atas capaian tersebut, Pemko Pekanbaru juga mendapat bantuan program bedah 250 rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan. Penghargaan diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.
Penyerahan penghargaan turut disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, para gubernur, bupati dan wali kota se-Sumatera, serta jajaran Forkopimda provinsi se-Sumatera.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Alhamdulillah, ini bukan kerja Wali Kota sendiri. Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan seluruh masyarakat. Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kota Pekanbaru,” ujar Agung.

Menurut Agung, manfaat yang langsung dirasakan masyarakat menjadi hal terpenting dari penghargaan tersebut. Karena itu, bantuan bedah 250 rumah tidak layak huni akan segera direalisasikan dan dipastikan tepat sasaran.

“Kita mendapat bantuan untuk membedah 250 rumah tidak layak huni. Insya Allah segera kita laksanakan dan dipastikan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Wako Agung menyebut capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemko Pekanbaru dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut dilakukan melalui percepatan proses perizinan, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan, serta penyiapan lahan untuk mendukung program perumahan.

Capaian ini sekaligus menambah deretan prestasi Pemko Pekanbaru sepanjang 2026. Pada triwulan pertama tahun ini, Pekanbaru juga meraih Juara II apresiasi Kemendagri atas kinerja dalam penanganan stunting.

Wako Agung menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Bakom Muhammad Qodari, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas perhatian dan dukungan terhadap Kota Pekanbaru.

“Dua kali meraih Juara II menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik. Namun yang terpenting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana setiap program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Wali Kota Agung Apresiasi Gebyar Pendidikan 2026 di Pekanbaru

Sun, 16 Aug 2026 14:11:24 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Gebyar Pendidikan Tahun 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia serta HUT ke-69 Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut berlangsung di Mal Ciputra Kota Pekanbaru, Jalan Riau, pada Ahad (16/8/2026).

Wakk Agung menilai Gebyar Pendidikan menjadi wadah yang positif bagi para pelajar untuk mengembangkan keberanian, kreativitas, serta kemampuan mereka melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan.

“Kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Gebyar Pendidikan yang digelar di Mal Ciputra ini. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mengasah keberanian dan menyalurkan kreativitas,” ujar Agung.

Menurutnya, kegiatan yang melibatkan para pelajar tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan momentum kemerdekaan dan hari jadi Provinsi Riau, tetapi juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk menampilkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

Wako Agung berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan, sehingga semakin banyak pelajar di Kota Pekanbaru yang memperoleh kesempatan untuk berkreasi, tampil percaya diri, serta mengembangkan bakat mereka.

761 Usulan Masuk Program Rp100 Juta per RW di Pekanbaru

Thu, 20 Aug 2026 14:10:01 +0700

PEKANBARU – Sebanyak 761 usulan pembangunan masuk dalam program Rp100 juta per RW yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada 2026.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, program tersebut mulai direalisasikan setelah Pemko melakukan pembahasan terhadap berbagai usulan yang disampaikan dari tingkat RW.

“Rp100 juta per RW ini sekarang sudah jalan,” ujar Agung usai memimpin rapat pembahasan program tersebut di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (20/8/2026).

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru, pembangunan saluran lingkungan menjadi usulan terbanyak, yakni 357 usulan.

Selanjutnya, terdapat 235 usulan pembangunan jalan lingkungan dan 51 usulan pembangunan posyandu.

Kemudian, 39 usulan pembangunan masjid, musala dan MDA, pemasangan lampu jalan sebanyak 26 usulan, gedung serbaguna 18 usulan, serta normalisasi anak sungai atau saluran primer sebanyak 15 usulan.

Adapun usulan lainnya meliputi pembangunan gapura sebanyak enam usulan, sarana olahraga tiga usulan, trotoar tiga usulan, pengaspalan jalan dua usulan, jembatan dua usulan, pos ronda dua usulan, MCK satu usulan, dan turap anak sungai satu usulan.

Wako Agung menyebutkan, tidak seluruh usulan dapat langsung direalisasikan. Pemko Pekanbaru masih melakukan penyaringan dan penyesuaian karena sebagian usulan berada di luar kewenangan pemerintah kota.

“Karena ada yang bukan kewenangan kota, tetapi kewenangan provinsi dan pusat. Kita sedang melakukan penyesuaian agar pelaksanaannya sesuai aturan,” jelasnya.

Menurut Agung, selesainya pengukuhan seluruh RT dan RW di 15 kecamatan menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Pak RW dan pak RT kan sudah selesai dilantik semuanya. Harapannya ini betul-betul bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Rapat pembahasan tersebut turut dihadiri Asisten I Syamsuwir, Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhut, pimpinan OPD, camat, dan lurah di lingkungan Pemko Pekanbaru.

ASN dan Non-ASN Pemko Pekanbaru Ikuti Lomba Tahfidz Juz 30

Fri, 21 Aug 2026 14:08:25 +0700

PEKANBARU – Puluhan aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengikuti Lomba Tahfidz Juz 30 antar-ASN dan non-ASN di Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Jumat (21/8/2026).

Lomba tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho. Kegiatan ini digelar untuk memacu semangat ASN dan non-ASN dalam membaca, menghafal, memahami, serta mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Wako Agung mengatakan, lomba tahfidz tidak sekadar menjadi ajang untuk menguji kemampuan peserta dalam menghafal Al-Qur'an. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan sekaligus pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an.

"Ini untuk memacu kita semua bersama-sama agar lebih semangat mengamalkan Al-Qur'an, bukan hanya membaca tetapi juga memahami dan mengamalkannya," kata Agung.

Dalam perlombaan tersebut, tercatat 70 orang telah mendaftar sebagai peserta. Dari jumlah itu, sebanyak 50 peserta melakukan daftar ulang, terdiri dari 36 peserta laki-laki dan 14 peserta perempuan.

Selain menjadi ajang menguji kemampuan hafalan, perlombaan ini juga menyediakan hadiah bagi para peserta terbaik. Agung menyebut, juara pertama akan mendapatkan hadiah utama berupa perjalanan umrah yang direncanakan berlangsung pada Oktober mendatang.

"Juara 1 umrah, juara 2 lima juta, juara 3 tiga juta," ujarnya.

Menurut Wako Agung, pemberian hadiah tersebut diharapkan dapat semakin memotivasi peserta mengikuti perlombaan dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan semangat ASN dan non-ASN untuk mempelajari serta mengamalkan Al-Qur'an.

Ia berharap kegiatan tahfidz tidak berhenti sebatas perlombaan. Para peserta diharapkan mampu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

"Kita kembali kepada kaidah, selesaikan akhirat maka dunia akan selesai. Kalau urusan akhirat kita benahi, insyaallah urusan dunia juga akan mengikuti," pungkasnya.

Wali Kota Pekanbaru Ajak Jajaran Pemko Punya Semangat Melayani Masyarakat

Mon, 17 Aug 2026 14:05:46 +0700

PEKANBARU - Prosesi Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Gedung Utama, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (17/8/2026) berlangsung khidmat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, memimpin langsung upacara yang dihadiri juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekanbaru.

Ada juga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka yang hadir memakai busana adat dari berbagai daerah di nusantara.

Agung dalam momen HUT Kemerdekaan RI mengajak seluruh jajaran pemerintah kota untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat. Mereka harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat.

"Semangat 17 Agustus tidak hanya berhenti usai upacara, tapi ada di seluruh hati sanubari lewat kerja nyata untuk melayani masyarakat," terangnya usai memimpin upacara.

Dirinya bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, mengingatkan agar jajaran pemerintah kota sebagai abdi negara tetap menjaga amanah jabatan. Mereka harus bisa memberi pelayanan sepenuh hati dengan memberi kemudahan.

"Kami juga mengajak agar seluruh masyarakat tetap menjaga kebersamaan, jangan perbedaan memicu perpecahan," ungkapnya.

Agung juga berkomitmen untuk menuntaskan satu persatu persoalan di Kota Pekanbaru. Ia mengajak semua pihak bergandengan tangan menciptakan Kota Pekanbaru agar lebih baik.

"Mari bersama-sana kita mewujudkan Kota Pekanbaru yang aman dan nyaman," terangnya.

Agung juga memberi apresiasi kepada seluruh anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Pekanbaru. Mereka merupakan siswa-siswi terbaik di SMA dan SMK yang ada di Kota Pekanbaru.

"Kami juga mengapresiasi pelatih, pembina serta unsur TNI dan Polri serta orangtua yang mendukung anak-anaknya menjadi paskibra tahun ini," ujarnya.

Buka Sekolah Lansia, BKMT Kab. Kampar, Ciptakan Lansia Kreatif, Aktif Dan Mandiri

Wed, 15 Jul 2026 13:39:42 +0700

Tambang , Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Hj. Muslimawati Catur buka Sekolah Lansia bagi lansia yang ada di Kecamatan Tambang dengan jumlah peserta seluruhnya 30, orang bertempat di Auls Kantor Desa Tarai Bangun pada Selasa (14/7).

Pembukaan Sekolah Lansia ini tampak dihadiri oleh Sekretaris Camat Tambang Tarmizi Dabri, .M.Si, Sekdes Tarai Bangun, Perwakilan dari KUA Tambang dan Perwakilan dari Puskesmas Tambang yakni dr. Merry yang sekaligus bertindak sebagai pemberi Materi I.

"Sekolah Lansia Kabupaten Kampar ini dan khususnya di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang diselenggarakan langsung oleh BKMT Kabupaten Kampar, hal ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata dari program kerja BKMT Kampar dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mewujudkan lansia yang berdaya demi Kampar Di Hati" demikian disampaikan Hj. Debbie Ricardo, SE delaku mewakili Ketua saat membuka sekolah lansia ini.

" Sekolah lansia ini kami laksanakan bagi para lansia dengan tujuan menjadikan para lansia aktif, produktif dan Mandiri" demikian ditambahkannya.
" Hendaknya melalui pembentukan sekolah lansia ini, lansia di Kecamatan Tambang khususnya lansia yang menjadi siswa sekolah ini, harus menjadi lansia yang mandiri, sehat,aktif, energik dan produktif dalam kehidupan" ujarnya Hj. Debbie sembari melemparkan senyum khasnya kepada para peserta.

Disisi lain dalam sambutannya selaku mewakili Camat Tambang, Tarmizi mengatakan bahwa ia yakin dengan berdirinya sekolah lansia ini akan menjadi salah satu wadah dalam membentuk lansia tangguh, kreatif dan mandiri.
“Untuk itu, kami mewakili pihak Pemerintah Kecamatan Tambang meminta kepada pihak terkait agar sekolah ini bukan hanya sekedar berdiri dan diresmikan tetapi juga progres programnya juga harus terus berkembang dan semakin baik serta berkelanjutan,” ujarnya menegaskan.

Dikesempatan yang sama Sekdes Tarai Bangun juga berikan apresiasi kepada BKMT Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan kegiatan belajar bagi lansia. Ia mengatakan bahwa Sekolah lansia sebagai wujud dan bentuk kepedulian, perhatian dan penghormatan terhadap lansia sehingga momentum penyelengagaraan sekolah ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah lansia di masa depan.