Soroti Kenaikan IPH, Sekjen Kemendagri: Bukan Hanya Data, Tapi Masyarakat Merasakan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti terjadinya Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tinggi di beberapa daerah di Indonesia. 

Untuk itu, bagi daerah yang IPHnya tinggi, dia meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk berupaya keras agar tidak terjadi lonjakan harga. Sebab katanya, IPH bukan hanya masalah data, akan tetapi dampak kenaikan harga langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Hal ini disampaikan Sekjen Kemendagri dalam rapat koordinasi rutin pengendalian inflasi yang diikuti oleh pemerintah daerah se Indonesia, disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (23/6/25). 

"Daerah yang termasuk di IPH nya tinggi tolong berupaya sekeras-kerasnya. Bukan hanya masalah data tapi masyarakat merasakan harganya naik. Bukan karena warna merah dan hijaunya bukan, tapi kita betul-betul melayani masyarakat, terutama di daerah kita masing-masing," ucapnya. 

Tomsi Tohir mengungkapkan,  pada Minggu kedua Juni 2025 komoditas yang mengalami kenaikan IPH adalah daging ayam ras di 159 daerah kabupaten/kota, beras di 113 daerah kabupaten/kota dan cabai merah di 114 daerah kabupaten/kota.

Kemudian pada minggu ketiga Juni 2025, lanjutnya, komoditas yang mengalami kenaikan IPH yaitu beras di 154 daerah kabupaten/kota, daging ayam ras di 150 daerah kabupaten/kota, serta bawang merah di 148 daerah kabupaten/kota.

"Ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat berkaitan perkembangan harga pangan tolong diperhatikan," ucapnya. 

Selanjutnya, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini menambahkan, pada minggu ketiga Juni 2025 tercatat 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH.

Sementara itu, terdapat 21 provinsi mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya, dan dua provinsi tercatat relatif stabil. 

"Penyumbang andil kenaikan IPH di 15 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah beras, cabai rawit dan cabai merah," ucapnya. 

Pudji Ismartini  menerangkan, provinsi yang mengalami perubahan IPH minggu ketiga Juni tertinggi yakni Sulawesi Tenggara 1,34 persen, DI Yogyakarta 1,12 persen, Banten 1,06 persen, Jawa Timur 1,01 persen. 

Berikutnya, Sulawesi Barat 0,95 persen, Sulawesi Tengah 0,85 persen, Kepulauan Bangka Belitung 0,56 persen, Nusa Tenggara Barat 0,54 persen, Papua Barat 0,50 persen.

"Lalu kenaikan IPH juga terjadi di Jawa Barat sebesar 0,44 persen, Kalimantan Timur 0,41 persen, Jawa Tengah 0,32 persen, Sulawesi Utara 0,08 persen, Papua Barat Daya 0,05 persen, Aceh 0,01 persen," tutupnya.