Pemkab Bengkalis Ikut Rakor Pengendalian Inflasi, Penanganan Stunting dan Infrastruktur

BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aulia, ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengendalian inflasi, penanganan tengkes atau stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Serta percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau.

Rakor yang diikuti oleh seluruh bupati/walikota Se-Provinsi Riau tersebut dibuka langsung Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi, di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis 3 Oktober 2024.

Para Bupati dan Walikota yang hadir dalam rapat tersebut melaporkan kondisi masing-masing daerahnya. Sejumlah daerah di Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menangani berbagai isu tersebut, sehingga dibutuhkan strategi yang fleksibel dan tepat sasaran.

Pj Gubri mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Provinsi Riau mengalami deflasi selama 4 bulan terakhir, yakni Juli sampai September 2024. Dimana deflasi Provinsi Riau menyentuh angka 0,33 persen pada bulan September 2024.

"Inflasi kita saat ini terkendali bahkan cenderung terlalu rendah dan mendekati deflasi di 4 bulan terakhir. Oleh karena itu, dari Bank Indonesia, BPS Riau dan kita semua tadi sudah mengarahkan agar inflasi ini dikendalikan bukan diturunkan," ujarnya.

Sementara itu, terkait stunting, Pj Gubri membeberkan masih ada beberapa daerah memerlukan langkah penanganan yang cepat dan terukur. Untuk itu, ia meminta agar memperkuat program intervensi gizi, terutama bagi ibu hamil dan balita. Serta mengoptimalkan peran kader posyandu di desa-desa.

"Masih ada beberapa kabupaten yang masih memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab, tetapi sudah menjadi pusat perhatian dari kita. Hal ini juga sudah menjadi catatan dari kita, nanti kita harus mengurai dari mana kita memulainya, satu persatu harus kita selesaikan," jelasnya.

Selain itu, Pj Gubri juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan yang menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Aulia menyebutkan, prinsip utama penanggulangan inflasi, stunting, serta kemiskinan bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.

"Upaya ini tidak hanya melibatkan kerja sama pihak Pemerintah, akan tetapi diperlukan juga keterlibatan lembaga non pemerintah, seperti organisasi masyarakat serta dunia usaha,” tuturnya.

Terlihat hadir dari Pemkab Bengkalis Plt. Kadis Kesehatan Ermanto, Kepala Bagian Perkonomian diwakili Samsir, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Akna Juita, dan tamu undangan lainnya.