KAMPAR, RIAU — Keberadaan penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan volume yang disebut mencapai sekitar 5.000 liter di kawasan perkebunan yang disebut berkaitan dengan PT Hakim, Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, menjadi perhatian dan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Pertanyaan tersebut bukan semata mengenai keberadaan BBM dalam jumlah besar di kawasan perkebunan, melainkan menyangkut kebenaran status BBM yang disebut sebagai Solar Industri, termasuk asal pasokan, pemasok, dokumen pengadaan, jalur pengiriman, serta peruntukannya.

Pihak perkebunan membenarkan adanya penampungan BBM tersebut. Namun, pihak PT Hakim melalui Ahmad menyatakan bahwa solar yang digunakan merupakan Solar Industri, bukan BBM bersubsidi, dan diperuntukkan bagi kebutuhan operasional perkebunan.

Saat dikonfirmasi Redaksi pada 19 September 2026, Ahmad membenarkan adanya penampungan BBM jenis solar di kawasan perkebunan.

Menurut Ahmad, BBM tersebut merupakan Solar Industri yang diperoleh melalui supplier yang disebut PT Metta Anugrah Semesta.

“Pasokan yang dibutuhkan berkisar 5.000 liter,” ujar Ahmad kepada Redaksi.

Ahmad menjelaskan bahwa BBM tersebut digunakan untuk kendaraan dan kebutuhan operasional perkebunan.

Keterangan tersebut sekaligus mengonfirmasi adanya aktivitas penyimpanan solar di lokasi. Namun, mengenai jenis BBM, asal pasokan, volume pengiriman dan jalur distribusinya tetap menjadi bagian yang perlu diverifikasi lebih lanjut.

Benarkah Solar Industri?

Pernyataan pihak PT Hakim bahwa BBM tersebut merupakan Solar Industri menjadi salah satu poin penting dalam pemberitaan ini.

Dalam perspektif sosial kontrol, masyarakat berhak mempertanyakan asal-usul BBM yang berada di lokasi, terlebih ketika volumenya disebut mencapai sekitar 5.000 liter.

Pertanyaan publik bukan berarti memberikan tuduhan ataupun kesimpulan adanya pelanggaran. Sebaliknya, pertanyaan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai jenis dan asal BBM dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila benar merupakan Solar Industri, maka secara jurnalistik terdapat sejumlah data yang dapat diverifikasi, antara lain identitas dan legalitas pemasok, jenis BBM, volume pembelian, invoice atau faktur, Delivery Order (DO), surat jalan, waktu pengiriman, kendaraan pengangkut, lokasi asal pengiriman hingga peruntukan BBM.

Pencocokan antara dokumen dengan kondisi di lapangan menjadi penting untuk memastikan bahwa keterangan mengenai Solar Industri memiliki dasar yang dapat diverifikasi.

Polisi Disebut Pernah Turun ke Lokasi

Selain persoalan asal-usul BBM, pihak perkebunan juga membenarkan bahwa sebelumnya terdapat kedatangan petugas kepolisian dari sektor Kampar Kiri Hilir ke kawasan perkebunan.

Menurut Ahmad, kedatangan petugas tersebut berkaitan dengan laporan masyarakat mengenai dugaan adanya penampungan solar di lokasi.

Dalam pemeriksaan tersebut, pihak perkebunan disebut menunjukkan dokumen Delivery Order (DO) kepada petugas sebagai bagian dari penjelasan mengenai asal BBM.

Namun, hingga berita ini disusun, Redaksi masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak kepolisian mengenai waktu pemeriksaan, dasar laporan, tujuan kedatangan petugas, dokumen yang diperiksa, temuan di lapangan, serta hasil pemeriksaan tersebut.

Konfirmasi aparat diperlukan agar informasi mengenai pemeriksaan dapat disajikan secara lengkap dan tidak hanya bersumber dari keterangan pihak perkebunan.

Informasi Dugaan Pelansiran Masih Perlu Diverifikasi

Di tengah keterangan bahwa BBM tersebut merupakan Solar Industri, Redaksi juga menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya keterkaitan pasokan BBM di lokasi dengan aktivitas pelansiran solar bersubsidi di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

Informasi tersebut juga menyebut kemungkinan adanya BBM bersubsidi yang kemudian dibawa menuju kawasan perkebunan.

Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum terverifikasi secara independen.

Redaksi tidak menempatkan informasi tersebut sebagai fakta dan tidak menyimpulkan bahwa sekitar 5.000 liter solar yang berada di kawasan PT Hakim merupakan BBM bersubsidi ataupun berasal dari aktivitas pelansiran tertentu.

Untuk memastikan kebenarannya, diperlukan penelusuran terhadap sumber BBM, pemasok, dokumen transaksi, kendaraan pengangkut, waktu pengiriman serta jalur distribusi dari titik asal hingga lokasi perkebunan.

Asal dan Legalitas Suplai Menjadi Pertanyaan Publik

Apabila pihak PT Hakim menyatakan BBM tersebut merupakan Solar Industri yang diperoleh dari PT Metta Anugrah Semesta, maka informasi tersebut dapat diuji melalui dokumen pengadaan dan data pendukung lainnya.

Pertanyaan yang relevan antara lain siapa badan usaha pemasoknya, bagaimana mekanisme pengadaan dilakukan, apakah pemasok memiliki legalitas yang sesuai, apakah terdapat invoice dan DO, berapa volume pengiriman, serta bagaimana BBM tersebut diangkut hingga sampai ke kawasan perkebunan.

Selain itu, penggunaan BBM juga menjadi bagian yang perlu dijelaskan. Apakah BBM tersebut hanya digunakan untuk kendaraan dan kebutuhan operasional internal perkebunan atau terdapat penyaluran kembali kepada pihak lain.

Hal tersebut penting karena status suatu BBM tidak hanya dapat dilihat dari penyebutan atau label, tetapi perlu didukung informasi mengenai asal, transaksi, distribusi dan peruntukannya.

Sosial Kontrol Masyarakat

Dari perspektif sosial kontrol, keberadaan BBM sekitar 5.000 liter di kawasan perkebunan merupakan informasi yang wajar untuk dipertanyakan secara terbuka.

Masyarakat tidak sedang memberikan vonis terhadap PT Hakim. Namun, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai BBM yang berada di lingkungan usaha tersebut.

Jika benar merupakan Solar Industri dan seluruh rantai pengadaannya dapat dibuktikan melalui dokumen yang sah, maka klarifikasi tersebut dapat memberikan kepastian sekaligus menghindarkan munculnya spekulasi.

Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen, volume, jenis BBM, sumber pasokan, maupun jalur distribusinya, maka hal tersebut menjadi ranah instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Dengan demikian, pertanyaan utama dalam persoalan ini bukan sekadar “ada atau tidak ada solar?”, melainkan:

“Benarkah sekitar 5.000 liter BBM tersebut merupakan Solar Industri, siapa pemasoknya, dari mana asalnya, dan apakah jalur suplainya dapat dibuktikan secara administratif?”

Redaksi Membuka Ruang Konfirmasi

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak menyimpulkan PT Hakim melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Keterangan pihak PT Hakim melalui Ahmad telah dimuat secara jelas bahwa BBM tersebut merupakan Solar Industri, dengan kebutuhan sekitar 5.000 liter, digunakan untuk operasional perkebunan, serta disebut dipasok oleh PT Metta Anugrah Semesta.

Sementara informasi masyarakat mengenai dugaan keterkaitan dengan aktivitas pelansiran solar bersubsidi di Pekanbaru dan sekitarnya tetap ditempatkan sebagai informasi yang belum terverifikasi dan bukan kesimpulan Redaksi.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, Redaksi membuka ruang konfirmasi kepada PT Hakim, PT Metta Anugrah Semesta, pihak yang disebut sebagai pemasok, kepolisian, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai status, asal-usul, dokumen dan mekanisme suplai BBM tersebut.

Apabila terdapat dokumen, hasil pemeriksaan atau keterangan resmi yang dapat memperjelas persoalan, Redaksi siap memuatnya secara proporsional.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap mengedepankan verifikasi, keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan Redaksi: Informasi mengenai dugaan keterkaitan BBM dengan aktivitas pelansiran solar bersubsidi masih merupakan dugaan dan belum menjadi kesimpulan Redaksi. Keterangan pihak PT Hakim mengenai BBM sebagai Solar Industri dimuat sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki kesempatan memberikan klarifikasi, koreksi maupun hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.