PEKANBARU, reportaseaktual.com - Masa jabatan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution akan berakhir pada akhir 2023. Namun, kepemimpinan keduanya mendapat banyak sorotan dari masyarakat yang dinilai cacat dalam program kerja hingga pembangunan.

Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda (AMPR) se Riau, Zulkardi menyebutkan idealnya seorang pemimpin itu seharusnya, meninggalkan sesuatu program maupun pembangunan yang spektakuler sehingga dikemudian hari bisa diingat oleh banyak orang.

"Masih banyak program kerja serta visi misi yang belum terealisasikan. Padahal program ini masuk dalam janji prioritas kampanye Syamsuar - Edy Natar pada saat Pemilu 2019 namun hingga saat ini belum dirasakan oleh masyarakat Riau," katanya.

Tokoh Pemuda Riau ini menilai masih banyak janji politik atas program terwujudnya pembangunan infrastruktur daerah Provinsi RIau yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

"Masih banyak janji politik beliau yang belum terealisasi. Semoga di Pemilu 2024 kelak masih ada partai politik yang ingin mengusung beliau," singgung Zulkardi.

Selain itu, terkait permasalah dana hibah dan Bansos Siak tahun 2014 - 2019 yang diduga aktor dibalik kerugian negara tersebut adalah Syamsuar, yang mana saat itu, ia merupakan Bupati Kabupaten Siak.

"Berawal dari permasalahan dana hibah dan Bansos Siak, inilah dikemudian hari akan menjadi pertimbangan partai politik dalam menolak Syamsuar untuk memberikan perahu dalam bersaing di pemilu 2024," katanya.

"Kalau tak percaya coba liat di google terkait Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar maka yang akan ditemukan berbagai permasalahan yang melibatkan beliau, belum lagi Syamsuar tentang Riau Berdaya Saing dan Riau Sejahtera sering kali dirubah oleh masyarakat menjadi Riau Perkaya Asing dan Riau Sengsara," sambungnya.

Dikatakannya lagi, Kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar juga dikabarkan merenggang akibat adanya pemotongan bantuan hibah untuk Masjid yang masuk dalam daftar list Safari Ramadhan Syamsuar - Edy Natar. Awalnya bantuan Masjid ini berjumlah Rp50 Juta untuk masing-masing Gubri dan Wagubri. Namun, bantuan hibah ini disebut-sebut dipotong sepihak menjadi Rp75 juta untum Gubri dan Rp25 Juta untuk Wagubri. 

"Kejadian memalukan ini membuat Syamsuar kehilangan kepercayaan publik dari kalangan pengurus Masjid dan rumah ibadah lainnya. Sehingga membuat kesenjangan sosial antar kerukunan beragama, kenapa tidak, soalnya kebaikan atas adanya bantuan hibah untuk Masjid seharusnya tidak diumbar oleh Syamsuar - Edy Natar, soalnya tidak semua rumah ibadah yang ada di Provinsi Riau masuk dalam penerima bantuan dana CSR ini, coba kita bayangkan Seperti apa perasaan pengurus rumah ibadah lainnya yang mengetahui bahwa rumah ibadah mereka tidak masuk dalam prioritas utama Seorang Pemimpin dalam memberikan bantuan Kemakmuran?," ungkap Zulkardi.

Kembali ke pembangunan infrastruktur daerah secara merata, hal ini tentu sangat berbanding terbalik atas kinerja Syamsuar - Edy Natar memimpin Provinsi Riau karena Kementerian PUPR menyatakan bahwa Provinsi Riau menjadi Provinsi dengan status jalan rusak berat paling banyak di Pulau Sumatera, dengan rincian total panjang jalan nasional di Riau adalah sepanjang 1.336 KM dengan jalan rusak berat sepanjang 41 KM (3,11%) dan rusak ringan sepanjang 135 KM (10,14%). Untuk jalan provinsi sepanjang 2.799 KM dengan jalan rusak berat sepanjang 632 KM (22,6%) dan rusak ringan sepanjang 440 KM (15,74%). Sedangkan jalan kabupaten sepanjang 17.297 KM dengan rusak berat sepanjang 4.239 KM (24,51%) dan rusak ringan sepanjang 3.268 KM (18,9%).

Sehingga, menjadi pertanyaan publik tentang kegunaan APBD Riau selama kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar dan Apa Urgensinya membeli Kendaraan Dinas Mewah sedangkan Fasilitas Jalan di Provinsi Riau kebanyakan tergolong dalam kategori jalan rusak berat

"Janji politik Syamsuar pada pemilu 2019 ialah pembangunan infrastruktur daerah secara merata akan tetapi rilis yang dikeluarkan Kementrian PUPR yang menyatakan bahwa Provinsi Riau adalah Provinsi yang memiliki jalan berstatus rusak berat terbanyak di pulau Sumatera, kemana apbd selama ini?. Seharusnya perbaiki fasilitas jalannya terlebih dahulu baru gunakan anggaran untuk membeli mobil mewah baru," keluh Zulkardi. 

Belum lagi terdapat beberapa pembangunan infrastruktur di masa kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar yang tidak selesai padahal jika ditotal anggaran yang digunakan mencapai ratusan milyar rupiah. "Setidaknya di masa kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar terdapat 4 proyek pembangunan strategis yang saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun pembangunan tersebut, diantaranya pmbuatan Payung Elektrik seperti di Kota Madinah yang belum diresmikan sudah Hancur padahal total anggaran mencapai Rp42 Miliar. Pembangunan Gedung Makorem yang sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan padahal total anggaran mencapai Rp84 Miliar.

Selain itu, pembangunan Gedung Qur'an Center yang menggunakan anggaran secara bertahap sejak tahun 2021 akan tetapi hingga saat ini gedung tersebut belum bisa difungsionalkan padahal total anggaran mencapai Rp36 Miliar, terakhir pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau yang terkesan membangun proyek asal asalan padahal total anggaran mencapai Rp104 Miliar.

"Masyarakat semakin hilang simpati kepada kepemimpinan Syamsuar - Edy Natar ketika atensi beliau yang terkesan ingin memenjarakan mahasiswa yang telah mengkritisi kebijakan beliau dalam memimpin Provinsi Riau maupun Kabupaten Siak," tutur Zulkardi.

"Yang membuat saya hilang rasa hormat kepada Syamsuar ialah beliau sosok pemimpin yang terkesan sangat anti kritik, ingat pak!!! Jika tak ingin dikritisi jangan pernah menjadi pejabat publik, sebagai Informasi saat ini Syamsuar tengah memperkarakan seorang mahasiswa kepada APH Provinsi Riau karena mahasiswa ini telah mengkritik beliau, baik itu kritikan dalam memimpin Provinsi Riau Maupun Kabupaten Siak Saat itu. Kalau para pejabat publik apalagi orang nomor 1 di Provinsi Riau ini telah berniat memenjarakan seorang Rakyatnya, maka hanya ada satu kata bagi kita sebagai pemuda dalam menanggapi pemimpin yang seperti ini yaitu "Lawan" Sampai kezaliman seperti ini tidak ada lagi menghinggapi tubuh Pemimpin Riau untuk sekarang hingga masa depan nanti," jelas Zulkardi.